Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 100 miliarder membuat permohonan yang tidak biasa pada Rabu. Mereka menuntu, "Pajaki kami sekarang."
Daya tarik mereka muncul ketika suatu penelitian yang didukung oleh individu kaya dan organisasi nirlaba menemukan bahwa pajak kekayaan pada orang terkaya di dunia dapat meningkatkan dana senilai US$2,52 triliun per tahun. Ini cukup untuk membayar vaksin covid-19 untuk semua orang dan menarik 2,3 miliar orang keluar dari kemiskinan.
Dalam surat terbuka untuk pertemuan Davos secara online di Forum Ekonomi Dunia, 102 miliarder, termasuk pewaris Disney Abigail Disney, mengatakan sistem pajak saat ini tidak adil dan sengaja dirancang untuk membuat orang kaya semakin kaya. "Dunia--setiap negara di dalamnya--harus menuntut orang kaya membayar bagian mereka yang adil," kata surat itu. "Pajaki kami orang kaya dan pajaki kami sekarang."
Permohonan mereka mengikuti laporan oleh badan amal global Oxfam pada minggu ini yang mengatakan bahwa 10 orang terkaya di dunia menggandakan kekayaan mereka menjadi US$1,5 triliun selama dua tahun pertama pandemi sementara ketidaksetaraan dan kemiskinan melonjak. "Sebagai jutawan, kami tahu bahwa sistem pajak saat ini tidak adil," kata surat yang diedarkan oleh kelompok-kelompok termasuk Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity, Tax me Now, dan Oxfam.
"Sebagian besar dari kita dapat mengatakan bahwa sementara dunia telah melalui banyak penderitaan dalam dua tahun terakhir, kita benar-benar melihat kekayaan kita meningkat selama pandemi. Namun hanya sedikit di antara kita yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa kita membayar pajak dengan adil."
Para penanda tangan, termasuk pria dan wanita kaya dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, Denmark, Norwegia, Austria, Belanda, dan Iran. The Patriotic Millionaires mengambil bagian dalam studi pajak kekayaan dengan jaringan nirlaba dan gerakan sosial, termasuk Fight for Inequality Alliance, Oxfam, dan lembaga pemikir Institute for Policy Studies yang berbasis di AS.
Selain mendanai vaksin di seluruh dunia dan mengurangi kemiskinan, pajak tersebut akan cukup untuk memberikan perawatan kesehatan universal dan perlindungan sosial kepada 3,6 miliar orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, kata kelompok itu. Pajak akan ditetapkan pada 2% untuk mereka yang punya kekayaan lebih dari US$5 juta, 3% untuk lebih dari US$50 juta, dan 5% untuk lebih dari US$1 miliar.
Grup tersebut mengatakan pajak progresif yang lebih curam, yang mencakup retribusi 10% kepada miliarder, akan menghasilkan $3,62 triliun per tahun. Tingkat perpajakan yang sebenarnya akan spesifik di tiap negara.
Jenny Ricks, penyelenggara global dari Fight Inequality Alliance, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok itu memilih pajak progresif yang lebih rendah sebagai hal realistis. Rencana untuk mengenakan pajak atas kekayaan sekitar 700 miliarder Amerika telah dilontarkan oleh Demokrat di Kongres AS tahun lalu, tetapi itu untuk program belanja sosial dan perubahan iklim dari Presiden Joe Biden senilai US$1,75 triliun.
Proposal pajak pada Rabu (19/1) dibuat ketika pemerintah global dan para pemimpin bisnis mengambil bagian dalam pertemuan virtual Davos minggu ini. Pertemuan tatap muka ditunda karena penyebaran varian omikron.
Baca juga: Inflasi Inggris Alami Percepatan, Warganya Tertekan Biaya Hidup
"Tidak ada pembelaan atas sistem yang menghentikan percepatan kekayaan orang-orang terkaya di dunia sambil mencegah miliaran orang dengan kemiskinan," kata ketua Patriotic Millionaires, Morris Pearl, mantan direktur pelaksana perusahaan investasi BlackRock, dalam pernyataan. "Kita membutuhkan perubahan yang mendalam dan sistemis dan itu dimulai dengan membebani orang kaya seperti saya," kata Morris. (AFP/OL-14)
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
TARGET penerimaan pajak Indonesia pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat 13,5% dari tahun sebelumnya, dinilai sulit tercapai.
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved