Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada 57 bendungan di seluruh Indonesia yang akan dirampungkan hingga akhir 2024.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga optimistis Jokowi bisa menuntaskan pembangunan 57 bendungan tersebut. Menurut dia, keinginan Jokowi ini dapat terwujud tidak terlepas dari kerja keras Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono dalam menuntaskan beberapa proyek sejak periode pertama 2014-2019.
"Kalau melihat dari kinerja Menteri PUPR Basuki untuk menuntaskan proyek-proyek infrastruktur sejak 2014 lalu, maka target penyelesaian 57 bendungan kemungkinan besar dapat dicapai," kata Yoga, Minggu (16/1).
Namun, Yoga mengatakan mengingatkan persoalan pembebasan lahan kerap membuat pembangunan infrastruktur terhambat. Pasalnya, pembebasan lahan ini seringkali alot dan berlarut-larut. Oleh karena itu ia mengingatkan, pembebasan lahan harus diselesaikan terlebih dulu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Selain itu, penanganan pandemi dapat segera selesai (soal keterbatasan dan prioritas anggaran), serta masalah cuaca/alam dapat diantisipasi/ditangani dengan baik sejak awal," tandasnya.
Di samping itu, Yoga memberi catatan, percepatan pembangunan bendungan harus diikuti dengan perencanaan matang, pekerjaan konstruksi berkualitas, kepastian pembiayaan yang jelas dan berjangka panjang.
Pasalnya, proses pembangunan jangan sampai mengorbankan atau merugikan rakyat, mulai dari proses sosialisasi terkait manfaat bendungan bagi masyarakat sekitar atau daerah tersebut. Lalu bagaimana proses pembebasan lahan yang menguntungkan masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunannya, serta membawa manfaat bendungan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pemda dan masyarakat lokal juga diberi kesempatan untuk mengoptimalkan bendungan di luar fungsi utama sebagai pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, pengairan persawahan, dan penyediaan air minum, seperti pengembangan pariwisata bendungan, kebun raya mini, hutan ekowisata, olahraga air," pungkasnya.
Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (14/1). Menurut Presiden Jokowi, keberadaan bendungan sangat dibutuhkan untuk menunjang ketahanan pangan nasional.
"Bendungan Bintang Bano ini adalah bendungan ke-29 yang telah kita resmikan sejak 2015. Insyaallah nanti pada akhir 2024 total bendungan yang akan diselesaikan ada 57 bendungan di seluruh Indonesia," kata mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Kunjungan kerja sekaligus mengisi waktu liburnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara
Peninggalan lain sekaligus saksi bisu banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia dari Basuki Hadimuljono ialah topi Kementerian PU-Pera.
Peresmian ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui pendanaan APBN.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved