Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan menurun ke 4,3% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang disebabkan oleh berbagai reformasi fiskal.
"Tampaknya akan jauh lebih kecil dari target 4,85% PDB, bisa di sekitar 4,4%, 4,3%, bahkan lebih rendah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media-Tanya BKF yang bertajuk Dinamika Ekonomi Terkini dan Strategi Kebijakan Fiskal di Jakarta, Rabu (12/1), seperti dilansir Antara.
Menurut Febrio, target defisit APBN 2022 yang sebesar Rp868 triliun atau 4,85% dari PDB ditetapkan pada Oktober 2021, sehingga masih banyak asumsi yang belum bisa disertakan.
Baca juga: Inflasi Inti Diharapkan Meningkat, Indikasi Daya Beli Naik
Salah satunya yakni asumsi dengan pertimbangan reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dengan demikian, jika memasukkan dampak dari reformasi fiskal tersebut, berbagai asumsi makro termasuk defisit fiskal kemungkinan akan lebih baik dari target APBN 2022.
Maka dari itu, dirinya akan melihat kinerja APBN pada tahun ini yang diharapkan bisa melanjutkan perbaikan di tahun 2021, di mana pendapatan negara berhasil melewati target.
Sementara, belanja negara akan tetap seperti yang direncanakan dan tidak menurun, yakni dari Rp 2.697,2 triliun pada outlook 2021 menjadi Rp2.714,2 triliun dalam APBN 2022.
"Tentunya, dengan logika yang sama tadi kita lanjutkan pemulihan perekonomian sambil terus menjaga pemulihan ekonominya tetap berkualitas," tutur Febrio. (A-2)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved