Selasa 11 Januari 2022, 15:30 WIB

Erick Thohir: Korupsi di Garuda Indonesia Tak Ganggu Restrukturisasi

Tri Subarkah | Ekonomi
Erick Thohir: Korupsi di Garuda Indonesia Tak Ganggu Restrukturisasi

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan keterangan pers.

 

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjamin pengusutan kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) tidak akan mengganggu program restrukturisasi. Erick mengatakan pihaknya telah memetakan proses peminjaman peswat yang terindikasi korupsi.

"Apakah akan menjadi hambatan untuk penyelesaian lessor? Tidak," kata Erick di Kompleks Kejakasaan Agung, Jakarta, Selasa (11/1).

"Karena kan kita sudah memetakan mana lessor yang memang ada indikasi korupsi, mana leasor yang memang kita sewa kemahalan. Ya karena bodohnya kita sendiri kenapa mau tanda tangan kemahalan," sambungnya.

Diketahui, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut proses penyelidikan tersebut sebagai dukungan terhadap Kementerian BUMN melakukan upaya bersih-bersih.

Dalam pertemuannya dengan Burhanuddin, Erick mengaku telah menyerahkan bukti audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka sinkronisasi data.

Ia juga tidak menutup kemungkinan jika indikasi korupsi di Garuda juga terjadi dalam pengadaan pesawat merek lain.

Burhanuddin sendiri mengungkap bahwa dugaan korupsi pengadaan ATR 72-600 terjadi saat Garuda dipimpin oleh Direktur Utama berinisial AS. "Sekarang sudah ada, masih ada dalam tahanan," ungkap Burhanuddin.

Merujuk ucapannya, mantan Dirut Garuda yang saat ini sedang menjalani masa penahanan adalah Emirsyah Satar.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Emirsyah bersalah dan dihukum penjara selama 8 tahun dalam kasus korupsi dan cuci uang terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus Rolls-Royce, ATR, dan Bombardier. Kasus itu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). (Tri/OL-09)

Baca Juga

DOK IST

Penguatan Infrastruktur Digital untuk Industri E-Commerce yang Berkelanjutan

👤Budi Ernanto 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:13 WIB
Data center menjadi penyumbang konsumsi energi terbesar di industri...
Dok. Pribadi

Perkuat Komunikasi Publik Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah Akan Bentuk Tim Juru Bicara 

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 19:33 WIB
Menurut Johnny, usulan juru bicara untuk Serpha Track diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri...
MI/Sumaryanto Bronto

Wapres Minta Proses Sertifikasi Produk Halal UMKM Dipermudah 

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 25 Januari 2022, 19:23 WIB
“Jaminan kehalalan produk UMKM juga merupakan salah satu syarat untuk menembus pasar halal global,” tutur...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya