Gobel: Lindungi Petani Bawang Putih dari Impor

WAKIL Ketua DPR Rachmat Gobel mengaku prihatin terhadap nasib petani bawang putih. Harga bawang putih anjlok karena pasar Indonesia dibanjiri impor bawang putih. 

"Kita harus melindungi petani bawang putih dari banjir impor. Selain itu, kita harus berpihak pada tujuan kemandirian bawang putih. Untuk itu kita perlu mengaturnya agar tujuan itu tercapai," kata Gobel, Kamis (23/12).

Gobel mengemukakan hal itu menanggapi keluhan petani tentang anjloknya harga bawang putih akibat pasar Indonesia dibanjiri bawang putih impor. Petani mengeluhkan hal itu kepada Presiden Jokowi saat berdialog dengan petani bawang putih di Temanggung, Jawa Tengah. Setiap tahun Indonesia mengimpor bawang putih sekitar 500 ribu ton per tahun, hampir 100% dari Tiongkok. Sedangkan produksi bawang putih dari dalam negeri sekitar 90 ribu ton per tahun.

"Berdasarkan data, Indonesia pernah swasembada bawang putih pada 1994. Jadi sebetulnya kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri," kata Gobel. Hanya, katanya, seperti yang terjadi pada produk-produk pertanian dan peternakan lain, Indonesia selalu gagal menata importasinya. 

Padahal, katanya, kedudukan petani Indonesia lemah karena keterbatasan lahan dan faktor kemiskinan. Selain itu, katanya, posisi tawar petani lemah sehingga tak mendapat perlindungan. "Yang terjadi kemudian muncul importer nakal dengan menghancurkan harga. Karenanya, terjadi seperti dalam hukum perang: hancurkan, duduki, lalu kuasai," katanya.

Sebagai ilustrasi, Gobel menerangkan akibat proses yang seperti itu, petani akan rugi dan akhirnya kapok menanam lagi. "Saat Indonesia bisa swasembada bawang putih, ada sekitar 100 kabupaten yang menjadi sentra bawang putih. Sekarang cuma ada di Lombok Timur, Magelang, Temanggung, dan Karanganyar. Mereka kapok," katanya.

Gobel menyebutkan sejak beberapa tahun terakhir ini di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia sedang berupaya untuk bisa swasembada bawang putih lagi. "Pemerintah menggelontorkan dana APBN untuk itu. Karenanya, mulai muncul petani bawang putih di Humbahas, Solok, Bandung Barat, Cianjur, Majalengka, Garut, Tegal, Malang, Banyuwangi, Probolinggo, Bantaeng, Malino, Minahasa Selatan, dan banyak lagi. Tapi dengan impor yang tak terkendali program ini bisa hancur lebur. Dana APBN yang digelontorkan menjadi sia-sia. Ibarat ada yang menanam, tetapi juga ada yang membinasakan. Kita harus duduk bersama, menata bersama," katanya.

Baca juga: BRIN Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12% di 2022

Sayangnya, kata Gobel, di tengah upaya itu terbit Permendag Nomor 20 Tahun 2021 yang terbit pada 1 April 2021. Dalam Permendag ini ada aturan yang menghapuskan rekomendasi teknis dari kementerian terkait dan cukup izin dari Kemendag. "Bawang putih masuk di dalamnya yang tak butuh rekomendasi teknis dari Kementan. Ini tentu bisa mengacaukan program swasembada bawang putih, karena besaran impor bisa tak terkoordinasikan dengan produksi petani kita sendiri," katanya. 

Karena itu, Gobel mengingatkan untuk merevisi kembali Permendag Nomor 20 Tahun 2021. "Permendag ini sangat tidak memihak pada kemampuan dalam negeri. Hanya menguntungkan importir. Ini sama sekali tak menghormati daya kreasi. Bertani itu proses budaya yang dalam, penuh nilai-nilai dan kearifan lokal. Beda dengan importir, cukup modal duit dan selembar izin," katanya. (OL-14)