PRESIDENSI G20 Indonesia secara resmi telah dimulai pada tanggal 1 Desember 2021.
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia diharapkan tidak hanya bersifat seremonial tetapi dapat memberikan hasil yang nyata dan melahirkan terobosan besar untuk pemulihan ekonomi nasional dan dunia.
Fokus Presidensi G20 Indonesia terletak pada 3 isu utama, yaitu kesehatan global yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan.
“Kita patut berbangga karena pada saat pandemi seperti ini, Indonesia mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk memegang Presidensi G20 di tahun 2022,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Jumat malam (3/12).
Penyelenggaraan event G20 akan membawa berbagai manfaat ekonomi 1,5 hingga 2 kali lebih besar secara agregat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan acara Annual Meeting IMF-World Bank di Bali tahun 2018.
Selain itu, diperkirakan akan terjadi peningkatan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun dan PDB domestik Rp7,43 triliun yang berasal dari kunjungan para delegasi.
Presidensi G20 Indonesia juga akan meningkatkan peran UMKM dan membantu penyerapan sebanyak 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor.
Sesmenko Susiwijono melanjutkan, selain akan mendapatkan manfaat ekonomi, Indonesia juga akan mendapatkan manfaat strategis dimana Indonesia akan turut berperan besar di dalam menentukan arah kebijakan global kedepannya.
Tema Presidensi G20 Indonesia adalah “Recover Together, Recover Stronger”. Sesmenko Susiwijono menjelaskan tema tersebut memiliki harapan agar negara-negara di dunia dapat segera pulih dari pandemi secara bersama-sama di berbagai sektor, dan agar terjadi pemulihan yang kedepannya mempunyai ketahanan dan keberlanjutan.
Presidensi G20 Indonesia akan berjalan dalam waktu kurang lebih satu tahun, terdiri dari 150 lebih pertemuan dari tingkat working group, tingkat Menteri hingga ke tingkat kepala negara atau pemerintahan.
Adapun substansi dari G20 terdiri dari jalur keuangan (finance track) dan jalur non-keuangan (sherpa track).
Isu yang dibahas pada sherpa track meliputi berbagai isu di sektor riil, antara lain kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan-investasi-industri, ekonomi digital, pariwisata, energi dan lingkungan, pembangunan, antikorupsi, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. (Try/OL-09)
