Ada-Ada Saja Minta Menkeu Dipecat, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Absen Rapat dan Anggaran bagi Pimpinan MPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai pernyataan pimpinan MPR ihwal pemotongan anggaran dan ketidakhadirannya dalam rapat. Dia menjawab hal itu melalui akun instagram pribadinya pada Rabu (1/12).

Dalam takarir postingan instagramnya, Sri Mulyani menyatakan, undangan rapat dari MPR diterima sebanyak dua kali. Namun dua undangan itu tak dapat dipenuhi lantaran berbarengan dengan agenda lain yang menuntut kehadirannya.

"27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tulis Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, menyoal anggaran MPR, hal yang sama juga dilakukan seluruh Kementerian/Lembaga. Setidaknya di 2021 ini terjadi empat kali refocussing anggaran. Itu ditujukan untuk membantu penanganan covid-19 lantaran klaim pasien melonjak tinggi, akselerasi vaksinasi, dan mendukung pelaksnaaan PPKM di berbagai daerah.

"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," jelas Sri Mulyani.

Perempuan yang karib disapa Ani itu bilang, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Ani mengatakan, menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," pungkas Ani.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi mendepak Sri Mulyani lantaran dianggap tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.

Menkeu juga beberapa kali disebut tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa ada alasan yang jelas. (Mir/E-1)