Ekonom: Pemerintah Perlu Antisipasi Tapering The Fed 

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan, pemerintah dan semua pihak harus dapat mengantisipasi langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserves Bank atau The Fed yang akan melakukan tapering, baik dari sisi perbankan maupun dari sisi kebijakan moneter. 

Menurutnya, Bank Indonesia (BI) dapat menaikkan suku bunga sebesar 25 bps sampai 50 bps untuk merespons kenaikan suku bunga The Fed yang masih memiliki ketidakpastian yang tinggi. 

"Tapi pada intinya kita harus melihat dulu dari struktur perbankan. Kesiapan ini juga bergantung pada cost of fund dan biaya operasional,” ungkapnya dalam acara Economic Outlook 2022, Senin (21/11). 

Bhima menerangkan, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perbankan secara umum ini tren-nya terus mengalami kenaikan. Sempat menurun sedikit pada Agustus 2021 tetapi jika dibandingkan dengan pra pandemi, BOPO ada di 79% kemudian sekarang konsisten berada di atas 80% hingga 85%. 

"Artinya kalau bank ingin tetap kompetitif, ingin tetap mendapatkan margin yang cukup besar maka mau tidak mau laba itu dipertahankan dengan cara biaya operasional memang harus ditekan,” ucap Bhima. 

Dia pun mengapresiasi beberapa bank yang melakukan langkah konkret, misal mengurangi dengan signifikan selama pandemi untuk kantor-kantor cabang yang diubah menjadi digital. Kemudian juga bank melakukan berbagai inovasi sehingga layanan menjadi lebih efisien, sehingga tidak terlalu butuh tatap muka ataupun pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan. 

"Jadi kalau biaya operasional terhadap pendapatan operasional bisa dijaga bahkan menurun tentunya bank yang bisa bertahan ini adalah bank yang relatif bisa efisien, bisa kompetitif,” ucapnya. 

Bhima juga menyoroti kredit menganggur atau undisbursed loan. Pada Juni 2021 sempat terjadi penurunan undisbursed loan, yang artinya bagus karena pertumbuhan kredit sudah mulai mengalami kenaikan. 

Baca juga : Pelaku Pasar Mulai Pantau Dampak PPKM Saat Nataru

Pada periode itu bertepatan dengan momentum PPKM belum diperketat, belum ada PPKM darurat yang berlakunya pada Agustus kemudian September. 

"Jadi Juni masih ada longgar, mobilitas kemudian kembali meningkat bertepatan dengan momen lebaran. Tetapi setelah itu terjadi kenaikan kembali bahkan tingkat undisbursed loan-nya mencapai Rp1.700 triliun," ucap Bhima. 

Tingginya undisbursed loan, terang dia, dapat dilihat dari dua sisi. Bisa jadi ada komitmen pinjaman yang belum dicairkan dari sisi demand-nya pengusahanya yang ragu-ragu atau dari sisi bank yang masih melihat ada beberapa tingkat resiko yang mungkin akan meningkat sehingga mereka cenderung untuk berjaga-jaga. "Itu hal yang wajar,” ucap Bhima. 

Dia mengatakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 83% pelaku usaha segmen UMKM menyatakan yang paling dibutuhkan mereka saat ini adalah belanja modal atau modal tambahan, yang salah satu sumbernya tentunya berasal dari kucuran pinjaman kredit dari perbankan. 

"Oleh karena itu memang di sisi yang lain bank tetap harus selektif bukan berati mengerem, karena kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi 5%, tentunya diharapkan pertumbuhan kredit itu biasanya 3 kali lipat. Jadi harus pertumbuhan kredit 15% untuk mendukung ekonomi agar bisa kembali sebelum level pandemi,” ujar Bhima. 

Dia mengatakan tahun depan memang ada tren kenaikan suku bunga yang terjadi tidak hanya di Indonesia dan potensi inflasi yang lebih tinggi, tetapi masih ada optimisme pada sektor-sektor yang sekarang mulai membaik sejak meredanya pandemi dan realisasi investasi juga cukup menggembirakan. 

“Jadi tahun depan adalah momen. Darah dari ekonomi sekali lagi adalah memang lembaga keuangan khususnya adalah intermediasi yang paling besar perbankan. Jadi kalau perbankan saling tunggu, undisbursed loan-nya masih tinggi nanti pengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (OL-7)