Wapres Minta Sektor UMKM Dapat Pendampingan untuk Entaskan Kemiskinan 

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan pendampingan usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka. Apabila sektor ini berkembang, diyakini program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah bisa segera membawa dampak berkelanjutan. 

“Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga, kecil dan menengah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM ini,” tegas Ma’ruf saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/1). 

Ma’ruf pun memberikan beberapa contoh pendampingan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM seperti pelatihan peningkatan kualitas disain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis. Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pendampingan dalam mengakses perizinan usaha. 

“Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha. Saya mendengar, Pemerintah Provinsi NAD sudah menerapkan Online Single Submission (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” urai Wapres. 

Oleh karena itu, pada rapat kali ini Ma’ruf meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan kendala yang dihadapi agar nantinya program OSS ini dapat dijadikan replika di kabupaten/kota lainnya. 

Baca juga : Pastikan Stok Bahan Pokok Aman, Mendag Perkuat Sinergi dengan Pemda

“Pada kesempatan ini saya ingin mendengar lebih jauh pengalaman dari provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi NAD tentang perbaikan pelayanan publik termasuk inovasi-inovasinya,” ungkap Wapres. 

“Khususnya saya juga ingin mendengar perkembangan dan hambatannya dalam mempercepat penerapan OSS dan pendirian MPP di kabupaten/kota lainnya,” tambah Wapres. 

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan akan bencana. Oleh karena itu Wapres berpesan agar seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Aceh untuk melakukan mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana dapat diperkecil. 

“Karena itu kita harus memitigas dan kemudian menyiapkan langkah-langkahnya, meminimalkan (dampak) bencana itu,” imbaunya. 

“Bagaimana menanggulanginya, bagaimana penampungannya, penanggulangannya, untuk konsumsinya, kesehatannya. Sehingga tidak ada korban yang terjadi karena sudah disiapkan dan masyarakat nya sudah prepare (siap) menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.” (OL-7)