Utang Lessor Capai Rp89,8 Triliun, Garuda Siapkan 3 Proposal Business Plan 

GARUDA Indonesia (GIAA) memiliki utang ke lessor atau penyewa pesawat sebesar US$6,3 miliar atau sekitar Rp89,8 triliun. Maskapai itu pun menyiapkan tiga proposal rencana bisnis atau business plan untuk menyelesaikan hal tersebut. 

Pertama, melakukan penghapusan atau pemotongan (haircut) utang dari lessor, yang mana meskipun diterima tapi bisa tidak selesai. Kedua ialah, menunda pembayaran pungutan biaya hak penggunaan (BPH) dari lessor. 

"Kalau satu atau dua tahun masa recovery pandemi, kita ajukan BPH, kita bayar kalau kita pakai (pesawat)," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (9/11). 

Opsi rencana bisnis berikutnya ialah ketika BPH selesai, Garuda menawarkan proposal sewa pesawat based on market price. 

"Kalau ini tidak terima (oleh lessor) silakan, cari jalan lain. Jadi, ini business plan kita ke depan dengan jumlah pesawat yang lebih kecil," tambahnya. 

Baca juga : Negatif Ekuitas Garuda Cetak Rekor, Kementerian BUMN : Secara Teknis Bangkrut 

Irfan pun mengakui, Garuda memiliki 800 kreditur yang tengah dihadapi soal persoalan utang. Pihaknya pun lebih memilih penyelesaian lewat in court atau jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

"Dari 800 kreditur yang akan kita hadapi, yang paling sulit adalah lessor. Proses lessor ini adalah membeli pesawat, ada sale and leaseback, kita beli pesawat lalu jual ke leasing company," tutur Irfan. 

Garuda pun menyatakan, sudah bernegosiasi dengan para lessor, namun beberapa masih belum menemui kesepakatan dengan penurunan biaya sewa pesawat. 

“Tahun lalu dengan asumsi pandemi bisa cepat selesai, ada opsi penurunan biaya dari seluruh lessor lebih dari 200 juta per tahun, tapi tak bisa eksekusi karena jumlah trafik penumpang yang tidak sampai," tutup Irfan. (OL-7)