Wamen BUMN : Opsi Pailit Di Tangan Kreditur Garuda 

WAKIL Menteri (Wamen) II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan, pihaknya tidak mengambil opsi mempailitkan Garuda Indonesia yang dirundung masalah finansial bisnis. Maskapai nasional itu diketahui memiliki utang sebesar Rp70 triliun. 

Dia mengaku, BUMN bersama Garuda tengah fokus mencari solusi melalui restrukturisasi dan negosiasi dengan kreditur dan lessor atau penyewa pesawat, baik melalui jalur di luar pengadilan ataupun lewat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

"Pailit itu bukan opsi yang dipilih. Kan enggak mungkin pemilik berencana membangkrutkan perusahaannya sendiri," kata Tiko, sapaan akrab Kartika kepada Media Indonesia, Rabu (3/11). 

Dia menambahkan, opsi pailit tersebut berada di tangan pihak kreditur Garuda Indonesia. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan pelat merah itu mendapat keringanan 11 kreditur. Mereka didominasi dari perbankan hingga pengelola bandara. 

BRI dan BNI misalnya, setuju untuk mengonversi sebagian pinjaman jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang dengan jatuh tempo pada 2026. 

Baca juga : Syarat Perjalanan Sering Berganti, Pengamat : Investasi Bisa Terganggu 

"Jadi, yang membangkrutkan itu bank atau kreditur kalau perusahaannya gagal membayar kewajibannya," ungkap Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini. 

Soal progress restrukturisasi dan negosiasi Garuda dengan kreditur atau lessor pun diakui Tiko masih alot. Diketahui, harga sewa pesawat yang dipatok lessor ke Garuda tercatat paling tinggi di dunia dengan mencapai 60%. 

Lewat pernyataan mantan komisaris PT Garuda Indonesia Peter Gontha di laman sosial medianya beberapa hari lalu, dia membeberkan harga sewa pesawat yang disepakati manajemen Garuda dan lessor dipatok dua kali lipat. 

Dia menjelaskan, harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar sebesar US$750 ribu atau sekitar Rp10,7 miliar per bulan. Namun, manajemen Garuda sebelumnya malah membayar biaya sewa mencapai US$1,4 juta per bulan atau setara Rp20 miliar. (OL-7)