Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menekankan perlunya pengembangan inovasi di sektor ekonomi syariah untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Selain bisa memicu kebangkitan ekonomi umat, pengembangan ekonomi syariah diharapkan mengatasi persoalan kesenjangan perekonomian nasional,” ujar Ma’ruf saat membuka Silaknas MES 2021 secara virtual, Jumat (29/10).
Menurut Ma’ruf, pada dasarnya sistem ekonomi dan keuangan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. “Adanya pilihan piranti ekonomi dan keuangan syariah semakin membuka kesempatan bagi masyarakat, yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan,” imbuhnya.
Baca juga: Ini Kontribusi Bank Syariah Indonesia pada Pemulihan Ekonomi
Pihaknya mengharapkan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) secara khusus dapat memainkan peran sebagai motor penggerak dalam melahirkan pengusaha syariah di daerah. Dalam hal ini, selaras dengan fokus keempat program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Kehadiran MES harus dapat dirasakan masyarakat. Menghadirkan solusi bagi kemaslahatan masyarakat dan menjadi motor penggerak dalam pengembangan usaha masyarakat, termasuk UMKM,” papar Ma'ruf.
Dia pun mengapresiasi MES, karena telah menginisiasi berbagai inovasi dan kolaborasi dengan KNEKS, IAEI dan Kadin Indonesia. Itu sebagai upaya membangun program pusat inkubasi dan pemberdayaan pengusaha syariah di berbagai daerah.
Baca juga: Wapres: Pandemi tidak Halangi Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia
“Kunci utama keberhasilan dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada sinergi dan kolaborasi yang terpadu antarlembaga ataupun organisasi,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat MES Erick Thohir mengemukakan inisiatif yang telah dikolaborasikan MES dengan sejumlah kementerian/lembaga, swasta, hingga organisasi/asosiasi. Inisiatif itu mencakup peluncuran indeks saham syariah IDX-MES BUMN 17, berikut pemberdayaan ekonomi pesantren melalui pengembangan Pertashop.
Lalu, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan balai latihan kerja, promosi dan pendampingan ekspor halal, hingga pendampingan vaksinasi covid-19. Tidak kalah penting, pendampingan sertifikasi halal gratis bagi UMKM, serta pengembangan Pasar Syariah sebagai platform promosi produk halal UMKM binaan MES.(OL-11)
Kehadiran BPKH dalam Global Islamic Financial Institutions Forum 2025 di Dubai menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam memajukan ekonomi syariah.
MASYARAKAT modern di perkotaan telah mengenal gaya hidup yang menerapkan prinsip islami, tidak hanya makanan, tetapi juga gaya berpakaian, wisata, dan bahkan perbankan.
Strategi pemanfaatan ekonomi syariah dalam lima tahun ke depan akan difokuskan untuk pengembangan sektor pariwisata halal.
Sejarah mencatat, sejak lama halalbihalal telah menjadi tradisi khas Indonesia yang mengisi ruang-ruang sosial pasca-Idul Fitri pada bulan Syawal.
Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia: Prinsip Dasar. Pelajari prinsip dasar sistem ekonomi syariah di Indonesia. Temukan fondasi keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep frugal living dikenal dengan istilah qanaah, yakni sikap merasa cukup, tidak berlebihan, serta menghindari sifat mubazir dan boros.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved