Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memutuskan untuk memperluas penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 1,6 juta pekerja. Adapun perluasan itu bertujuan mendukung pekerja yang terdampak pandemi covid-19.
Diketahui, masih ada sisa anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk program BSU. Sisa dana itu akan dioptimalkan untuk penyaluran bantuan kepada pekerja yang membutuhkan. Serta, memberi dampak positif bagi daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
"Tentu ini diharapkan bisa dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima. Dengan sisa anggaran ini, ada perluasan 1,6 juta sasaran pekerja. Jumlah anggarannya sekitar Rp1,6 triliun," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/10).
Baca juga: Pemerintah Bantu Ringankan Utang 1.292 Debitur Kecil
Nantinya, perluasan sasaran penerima BSU diberikan kepada pekerja di seluruh wilayah Indonesia, dengan kriteria yang sama. Dalam hal ini, terdampak pandemi covid-19 dan berada di wilayah yang menerapkan PPKM level 3 dan 4.
"Penerima bantuan subsidi akan bertambah di seluruh Indonesia. Sejalan dengan beberapa wilayah yang masih mengalami pemulihan, setelah terkena varian Delta," imbuh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Baca juga: Kemnaker Perluas Penerima BSU Hingga 1,7 Juta Pekerja
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan berencana memperluas cakupan penerima BSU di 34 provinsi. Hingga saat ini, realisasi program BSU sudah menyasar 6,99 juta pekerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,9 triliun.
Adapun data calon penerima BSU yang diterima pemerintah sebanyak 8,50 juta pekerja. Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang merupakan duplikasi bansos. Berikut, telah menerima bantuan sosial lain. Data tersebut pun dianggap tidak memenuhi syarat BSU.
"Kami telah melakukan verifikasi data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," jelas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved