Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyoroti jumlah dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan sebesar Rp194,12 triliun hingga akhir September 2021.
Adapun jumlah itu naik dari periode Juli dan Agustus, yang masing-masing sebesar Rp173,73 triliun dan Rp178,95 triliun. "Dana yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp194,12 triliun. Melonjak lagi, karena dua bulan sebelumnya, Juli dan Agustus, sudah turun," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10).
Baca juga: KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas
Besarnya dana pemda yang tersimpan di perbankan, lanjut dia, disebabkan tingkat penyerapan belanja modal di daerah masih rendah. Selain itu, masih terdapat daerah dengan nilai dana di bank yang melebihi kebutuhan biaya operasional tiga bulan ke depan.
Bahkan, posisi dana pemda di perbankan pada September 2021 jauh lebih tinggi dari posisi Juni 2021, yang tercatat Rp190,13 triliun. Namun, posisi dana pemda di perbankan pada periode tersebut lebih rendah dari posisi dua tahun sebelumnya.
Tercatat pada September 2020, dana pemda di perbankan mencapai Rp239,53 triliun. Lalu, pada periode serupa di 2019 sebesar Rp245,58 trilun. "Dibandingkan dua tahun terakhir, simpanan pemda di perbankan lebih rendah. Ini tetap menjadi persoalan dari sisi jumlah simpanan," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Dikabarkan Pailit, BUMN Ogah Suntikan PMN ke Garuda
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD mengalami kontraksi 2,11% (year on year/yoy). Tercatat per September 2020, belanja APBD mencapai Rp616,59 triliun, sedangkan pada September 2021 hanya Rp603,57 triliun.
Adapun belanja kesehatan di APBD terpantau minus 3,7%. "Ini sangat kontras dengan belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan, yang justru melonjak sangat tinggi," kata Bendahara Negara.(OL-11)
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved