Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyoroti jumlah dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan sebesar Rp194,12 triliun hingga akhir September 2021.
Adapun jumlah itu naik dari periode Juli dan Agustus, yang masing-masing sebesar Rp173,73 triliun dan Rp178,95 triliun. "Dana yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp194,12 triliun. Melonjak lagi, karena dua bulan sebelumnya, Juli dan Agustus, sudah turun," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10).
Baca juga: KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas
Besarnya dana pemda yang tersimpan di perbankan, lanjut dia, disebabkan tingkat penyerapan belanja modal di daerah masih rendah. Selain itu, masih terdapat daerah dengan nilai dana di bank yang melebihi kebutuhan biaya operasional tiga bulan ke depan.
Bahkan, posisi dana pemda di perbankan pada September 2021 jauh lebih tinggi dari posisi Juni 2021, yang tercatat Rp190,13 triliun. Namun, posisi dana pemda di perbankan pada periode tersebut lebih rendah dari posisi dua tahun sebelumnya.
Tercatat pada September 2020, dana pemda di perbankan mencapai Rp239,53 triliun. Lalu, pada periode serupa di 2019 sebesar Rp245,58 trilun. "Dibandingkan dua tahun terakhir, simpanan pemda di perbankan lebih rendah. Ini tetap menjadi persoalan dari sisi jumlah simpanan," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Dikabarkan Pailit, BUMN Ogah Suntikan PMN ke Garuda
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD mengalami kontraksi 2,11% (year on year/yoy). Tercatat per September 2020, belanja APBD mencapai Rp616,59 triliun, sedangkan pada September 2021 hanya Rp603,57 triliun.
Adapun belanja kesehatan di APBD terpantau minus 3,7%. "Ini sangat kontras dengan belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan, yang justru melonjak sangat tinggi," kata Bendahara Negara.(OL-11)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved