Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyoroti jumlah dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan sebesar Rp194,12 triliun hingga akhir September 2021.
Adapun jumlah itu naik dari periode Juli dan Agustus, yang masing-masing sebesar Rp173,73 triliun dan Rp178,95 triliun. "Dana yang ditempatkan di perbankan mencapai Rp194,12 triliun. Melonjak lagi, karena dua bulan sebelumnya, Juli dan Agustus, sudah turun," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10).
Baca juga: KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas
Besarnya dana pemda yang tersimpan di perbankan, lanjut dia, disebabkan tingkat penyerapan belanja modal di daerah masih rendah. Selain itu, masih terdapat daerah dengan nilai dana di bank yang melebihi kebutuhan biaya operasional tiga bulan ke depan.
Bahkan, posisi dana pemda di perbankan pada September 2021 jauh lebih tinggi dari posisi Juni 2021, yang tercatat Rp190,13 triliun. Namun, posisi dana pemda di perbankan pada periode tersebut lebih rendah dari posisi dua tahun sebelumnya.
Tercatat pada September 2020, dana pemda di perbankan mencapai Rp239,53 triliun. Lalu, pada periode serupa di 2019 sebesar Rp245,58 trilun. "Dibandingkan dua tahun terakhir, simpanan pemda di perbankan lebih rendah. Ini tetap menjadi persoalan dari sisi jumlah simpanan," pungkas Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Dikabarkan Pailit, BUMN Ogah Suntikan PMN ke Garuda
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD mengalami kontraksi 2,11% (year on year/yoy). Tercatat per September 2020, belanja APBD mencapai Rp616,59 triliun, sedangkan pada September 2021 hanya Rp603,57 triliun.
Adapun belanja kesehatan di APBD terpantau minus 3,7%. "Ini sangat kontras dengan belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan, yang justru melonjak sangat tinggi," kata Bendahara Negara.(OL-11)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved