Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK terus melakukan koordinasi dan sosialisasi guna perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia.
Terkait hal tersebut, Kantor BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih melakukan penandatangan MoU (Memorandum of understanding) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam serangkaian acara kegiatan Rapat Kerja Nasional Dekopin di Surabaya.
Penandatangan dilakukan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin bersama Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin mengucapkan terima kasih atas terlaksananya penandatangan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dekopin.
“Pertama-tama kami BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih karena upaya bersama Dekopin dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) atau informal," jelas Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin pada keterangan pers, Selasa (12/10)
"Sesuai pesan Presiden yang menginginkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan menjangkau bukan hanya pekerja sektor formal, tetapi juga sektor UKM atau Informal. Dengan premi yang sangat murah, BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perlindungan pekerja Indonesia," tuturnya.
"BPJS Ketenagakerjaan bersama Dekopin siap bersama-sama dalam upaya menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia,”ucap Zainudin.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sri Untari Bisowarno dalam mendukung upaya bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja dan terkhusus UKM dan koperasi.
“Dekopin mendukung upaya bersama memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja dan mewajibkan seluruh anggota Dekopin di seluruh Indonesia untuk terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” terang Sri Untari.
Di tempat yang sama Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kebon Sirih Tonny W.K menyampaikan bahwa dengan dilakukannya penandatangan kerjasama (PKS) antara BPJAMSOSTEK Jakarta Kebon Sirih dengan Dekopin akan semakin mendukung tercapainya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
“BPJamsostek siap memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Dekopin di seluruh Indonesia,” kata Tonny. (RO/OL-09)
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Apindo mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun itu justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun.
BPJS Ketenagakerjaan mengambil sebuah langkah strategis dengan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai upaya mendorong produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi nasional
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp 42 juta. Santunan ini diserahkan langsung sesaat sebelum upacara penurunan bendera merah putih dilaksanakan, di Anjungan City Of Makassar
Akumulasi saldo JHT dan dana hasil pengembangannya bisa dicairkan setelah pekerja pensiun ataupun sudah tidak lagi bekerja.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Inisiatif ini menyoroti pentingnya hubungan budaya dalam kemitraan yang berkelanjutan antara Australia dan Indonesia.
Kemitraan strategis ini menegaskan posisi Todak Academy sebagai salah satu pemimpin regional dalam pengembangan talenta digital masa depan di kawasan ASEAN.
Kerja sama tersebut menjadi tonggak penting penerapan sanksi sosial sebagai alternatif hukuman pidana,
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved