Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN portal perizinan investasi satu pintu atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (OSS Risk Based Management/RBA) banyak dikeluhkan. Pasalnya, sistem yang resmi diluncurkan pada Agustus 2021 ini dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan.
Anggota Ombudsman Hery Susanto menyatakan menerima sejumlah keluhan dari berbagai daerah di Indonesia tentang belum siapnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). "Ketidaksiapan OSS RBA mengindikasikan ketidakpastian urusan perizinan di seluruh wilayah Indonesia yang bisa merugikan investasi nasional," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (24/9).
Dijelaskan, OSS RBA merupakan sistem perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Namun, Hery mengingatkan perlu diantisipasi dampak terus terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) di tengah kondisi peraturan pelaksanaan yang belum jelas di tataran lapangan.
"Sejak Agustus hingga September 2021 sudah sekitar 300 ribu NIB sudah diterbitkan. Hal ini cenderung bisa memunculkan terjadinya pengabaian kepatuhan terhadap ketentuan ketertiban, keamanan lingkungan, dan konsumen," ungkapnya.
Hery mengkhawatirkan, OSS RBA yang diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah perizinan, justru menjadi permalasahan jika terus didera ketidakpastian dalam implementasinya. "Ini bisa beralih menjadi SOS alias sinyal darurat bagi pelaku investasi di Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-15)
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Dalam Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), Ombudsman menemukan bahwa hampir 30 calon siswa disabilitas tidak dapat diterima di SLBN Batam.
DPR mendukung penuh pemerintah yang telah menerbitkannya PP No 28/2025 karena dinilai memberikan efisiensi proses pemberian perizinan berusaha.
Presiden secara tegas juga meminta agar setiap proses perizinan tidak boleh menciptakan birokrasi yang panjang, tidak efisien, dan menimbulkan biaya tinggi.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai keluhan pelaku usaha waralaba di daerah yang selama ini terhambat oleh proses administratif yang lambat dan tidak seragam antardaerah.
Dijelaskan Lucky, ribuan perizinan yang telah ditandatanganinya mencakup berbagai sektor usaha dan mulai dari skala kecil hingga menengah.
Surat Izin Usaha Mikro, Contoh & Cara Membuat. SIUMK: Panduan lengkap cara membuat Surat Izin Usaha Mikro. Contoh terpercaya, proses mudah, bisnis lancar!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved