Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENERAPAN portal perizinan investasi satu pintu atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (OSS Risk Based Management/RBA) banyak dikeluhkan. Pasalnya, sistem yang resmi diluncurkan pada Agustus 2021 ini dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan.
Anggota Ombudsman Hery Susanto menyatakan menerima sejumlah keluhan dari berbagai daerah di Indonesia tentang belum siapnya penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). "Ketidaksiapan OSS RBA mengindikasikan ketidakpastian urusan perizinan di seluruh wilayah Indonesia yang bisa merugikan investasi nasional," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (24/9).
Dijelaskan, OSS RBA merupakan sistem perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Namun, Hery mengingatkan perlu diantisipasi dampak terus terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) di tengah kondisi peraturan pelaksanaan yang belum jelas di tataran lapangan.
"Sejak Agustus hingga September 2021 sudah sekitar 300 ribu NIB sudah diterbitkan. Hal ini cenderung bisa memunculkan terjadinya pengabaian kepatuhan terhadap ketentuan ketertiban, keamanan lingkungan, dan konsumen," ungkapnya.
Hery mengkhawatirkan, OSS RBA yang diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah perizinan, justru menjadi permalasahan jika terus didera ketidakpastian dalam implementasinya. "Ini bisa beralih menjadi SOS alias sinyal darurat bagi pelaku investasi di Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-15)
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Presiden secara tegas juga meminta agar setiap proses perizinan tidak boleh menciptakan birokrasi yang panjang, tidak efisien, dan menimbulkan biaya tinggi.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas berbagai keluhan pelaku usaha waralaba di daerah yang selama ini terhambat oleh proses administratif yang lambat dan tidak seragam antardaerah.
Dijelaskan Lucky, ribuan perizinan yang telah ditandatanganinya mencakup berbagai sektor usaha dan mulai dari skala kecil hingga menengah.
Surat Izin Usaha Mikro, Contoh & Cara Membuat. SIUMK: Panduan lengkap cara membuat Surat Izin Usaha Mikro. Contoh terpercaya, proses mudah, bisnis lancar!
Pengawasan merupakan bagian penting agar tak terjadi adanya pelaku usaha yang sudah beraktivitas tapi perizinannya belum ditempuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved