Kamis 23 September 2021, 17:19 WIB

Pengamanan Data Digital Perbankan, Kebijakan OJK Fokus Perlindungan Konsumen

mediaindonesia.com | Ekonomi
Pengamanan Data Digital Perbankan, Kebijakan OJK Fokus Perlindungan Konsumen

Ist
Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Anung Herlianto.

 

BERBAGAI pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi mengakselerasi revolusi industri 4.0 yang serba digital. Kondisi ini turut mempengaruhi layanan perbankan dalam memberikan servis pada nasabah.

Tren digital banking tidak terelakkan dan masyarakat mulai bermigrasi menggunakan layanan perbankan berbasis digital.

Bersamaan dengan beralihnya masyarakat menggunakan layanan digital, kewaspadaan akan potensi serangan siber juga harus ditingkatkan. Sektor perbankan harus dapat melindungi nasabahnya  dengan meningkatkan mitigasi risiko.

Isu tersebut dikupas dalam @Ngobrol Tempo,yang mengusung tema “Digitalisasi dan Penguatan Sistem Keamanan Perbankan” dengan menghadirkan empat narasumber kompeten dibidangnya.

Para narasumber masing-masing membahas tentang seluk-beluk layanan bank digital, infrastruktur keamanan dalam operasional layanan bank digital, regulasi terkait pelayanan bank, serta langkah-langkah pengamanan data nasabah.

Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Anung Herlianto mengatakan, Otoritas telah menerbitkan dua peraturan di sektor perbankan, yakni POJK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum Baru dan POJK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

“POJK Nomor 12 Tahun 2021 memuat defnisi bank digital, yakni bank berbadan hukum di Indonesia yang menyediakan layanan keuangan secara digitalisasi,” ujarnya pada keterangan pers, Kamis (23/9). 

Dia mengatakan bank digital meliputi bank yang memiliki cangkang bank konvensional, kemudian melakukan layanan ke ranah digital. Namun ada juga bank dengan bentuk baru yang sepenuhnya digital atau tidak memiliki kantor fisik.

Namun, pada hakikatnya OJK sampai saat ini belum menerima permohonan dari pelaku usaha yang ingin mendirikan bank digital tanpa kantor fisik. 

Menurut Anung, kedua peraturan itu belum memuat secara rinci tentang keamanan sebuah layanan bank digital. Namun, kata dia, OJK sedang menyiapkan peraturan baru yang lebih ketat memuat pengawasan, sehingga diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan siber.

“Kami memang belum punya basis hukum terkait perlindungan data nasabah. Tapi kami sudah menaruh pilar-pilar untuk itu, karena perlindungan konsumen jadi perhatian di OJK,” ujar Anung.

Anung meminta masyarakat pengguna jasa layanan bank lebih cermat menilai setiap hal di dunia maya. Tidak mudah tergiur ketika seseorang mengarahkan untuk menuju link tertentu tanpa mengecek lebih dahulu kesahihannya.

Selain itu, nasabah tidak sembarangan memberikan akses rahasia berupa pin, kata sandi dan lainnya. Bank patut lebih aktif mengedukasi nasabahnya terkait literasi digital.

Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Dani Kustoni mengatakan, nasabah bukan satu-satunya tujuan edukasi digital.

Aspek rentan lainnya adalah perangkat keras yang digunakan layanan digital tersebut, serta aplikasi untuk menjalankan layanan keuangan. 

“Harapan kami, pertama, terkait perangkat harus di-update. Dua, aplikasi harus di-upgrade keamanannya secara berkala, dan rajin melakukan tes, kemudian IT support untuk sertifikasi keamanan digital informasi,” tutur Dani.

Perkuat Pengawasan

Selain mitigasi terhadap keamanan data dalam layanan perbankan, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan, mengingatkan agar tidak melupakan sisi penegakan hukum. “Selama ini pengawasan lemah, penegakan hukumnya juga lemah,” ujarnya.

Menurut Asep keamanan data digital juga harus menjadi tanggung jawab institusi keuangan penyedia layanan. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada layanan bank karena telah diatur dalam undang-undang. Jika tanggung jawab itu tidak dapat dijaga, lama kelamaan kepercayaan masyarakat bisa luntur. 

Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Ary Zulfikar, meminta masyarakat tidak khawatir untuk menyimpan uang di bank.LPS dipastikan menjamin keamanan uang nasabah selama datanya tercatat dengan benar.

“Tugas LPS yakni memberi info bahwa dana nasabah aman. Maka, nasabah harus memahami agar jangan mengumbar data rahasia, pindan password,” kata dia. 

Dia menambahkan nasabah wajib memantau rekeningnya. “Sehingga bisa tahu pergerakan uang dan menaruh curiga kalau melihat transaksi mencurigakan,” kata Ary. (RO/OL-09)
 

Baca Juga

Dok JBC

Jakarta Business District Diplot Jadi Gerbang Koridor Timur

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:30 WIB
Koridor Timur Jakarta yang terintegrasi mulai dari Jakarta Timur, Bekasi, Cikarang, Karawang hingga Purwakarta kini menjadi primadona...
Dok MI

Sandiaga Dorong Pelaku Wisata Berdaya Saing

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:26 WIB
Sandiaga menilai produk ekraf yang dihadirkan para finalis di Kota Palembang sudah memiliki kualitas yang...
Ilustrasi

Penyaluran Kredit Fintech Tembus Rp249 T, Diakses 479 Juta Pengguna 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:24 WIB
"Anggota kami sudah melayani lebih 193 juta pengguna transaksi sebagai lender (pemberi pinjaman). Kemudian, sudah diberikan ke...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya