Rabu 15 September 2021, 13:17 WIB

Pedagang Pasar Tegaskan Sembako Tak Layak Dipajaki

Putri Anisa Yuliani | Ekonomi
Pedagang Pasar Tegaskan Sembako Tak Layak Dipajaki

ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Seorang pedagang sembako menimbang gula pasir di Pasar Pulo Payung, Dumai, Riau.

 

IKATAN pedagang pasar Indonesia (Ikappi) menyayangkan rencana pemerintah pusat untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada barang kebutuhan pokok atau sembako. Rencana ini akan dilakukan pemerintah pusat melalui penghapusan dalam pasal 4a draft Rancangan Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Rencana pemerintah memajaki PPN dalam kelompok sembako mulai dari beras buah-buahan hingga sayuran sangat disayangkan oleh Ikappi. Dari awal kami menolak kebutuhan pokok seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan dan gula konsumsi harus mendapatkan PPN atau dipajaki," kata Ketua Bidang Infokom DPP Ikappi, M. Ainun Najib, dalam keterangan resmi, Rabu (15/9).

Sembako dan jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tidak dikenai PPN sendiri sebenarnya sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan No.116/Pmk.010/2017. Tapi dalam draft RUU KUP tersebut pemerintah memutuskan untuk mengubah dan menghapus beberapa komoditas tersebut.

Baca juga: Mobilitas Masyarakat pada Agustus 2021 Meningkat

Ikappi sudah bertemu dengan beberapa pejabat kementerian keuangan dan sudah menjelaskan, termasuk Dirjen Pajak, stafsus Menteri Keuangan dan beberapa direktur. Ikappi sudah menjelaskan alur distribusi barang dan potensi kenaikan harga pangan jika ini tetap dilakukan.

"Tetapi beberapa hari yang lalu menteri sudah menyampaikan kepada DPR bahwa tetap akan melangsungkan penghapusan Non PPN pada pasal 4a draft RUU KUP tersebut. Ikappi kembali mengingatkan kepada Menkeu agar mengkaji kembali kebijakan tersebut dan merumuskan ulang langkah-langkah apa yang harus diambil serta spesifikasi bebrapa kebutuhan pokok yang memang dianggap perlu untuk diberikan PPN," ungkapnya.

Ikappi menilai pemerintah tidak bisa menyamaratakan semua kebutuhan pokok dan dikenakan pajak karena beberapa komoditas yang masuk dalam poin pengenaan pajak tersebut masih belum selesai dalam perbaikan distribusi dan produksi.

Dalam catatan Ikappi, tanpa dikenai PPN dan pajak saja komoditas-komoditas pangan di Indonesia rantai distribusinya masih carut-marut dan sering mengalami fluktuasi harga. Jika ditambah PPN maka akan menambah beban dari hulu sampai hilir.

'Kami sekali lagi berharap agar pemerintah dan DPR mengkaji ulang kebijakan ini dan merumuskannya pada permenkeu, bukan pada draft UU yang akan di putuskan nanti," tukasnya.(OL-4)

Baca Juga

Ist

Merger Indosat-Hutchison 3 Indonesia Momentum Penataan Frekuensi

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 27 September 2021, 19:50 WIB
Penguasaan frekuensi oleh negara, menurut Marwan Batubara, merupakan wujud bangsa Indonesia...
Antara/Fikri Yusuf

Dikeluhkan PHRI, Sandiaga Wacanakan Sertifikasi CHSE tidak Hanya Dikeluarkan Satu Lembaga 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 27 September 2021, 19:01 WIB
CHSE merupakan proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi dan produk pariwisata lainnya untuk menjaminan kepada...
Antara/Fikri Yusuf

PHRI Tolak Program Sertifikasi CHSE yang Digagas Sandiaga

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 27 September 2021, 18:48 WIB
Menurut Sutrisno, program CSHE ini tidak gratis. Artinya untuk mendapatkan sertifikasi CHSE pelaku industri hotel harus mengeluarkan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Meretas Asa Jadi Pusat Ekonomi Syariah

Potensi besar hanya akan tetap menjadi potensi bila tidak ada langkah nyata untuk mewujudkannya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya