Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PARA pejabat Libanon akan mengunjungi Damaskus, Sabtu (4/9), untuk membahas rencana mengimpor gas melalui wilayah Suriah yang tengah dilanda perang. Ini akan menandai kunjungan diplomatik resmi pertama selama konflik Suriah dalam 10 tahun.
"Delegasi tersebut termasuk Menteri Keuangan Ghazi Wazni, Menteri Energi Raymond Ghajar, Kepala Badan Keamanan Umum Abbas Ibrahim, dan Zeina Akar yang memegang jabatan menteri pertahanan, menteri luar negeri dan wakil perdana menteri," kata Kementerian Informasi Suriah dalam undangan yang dikirim ke wartawan. Mereka akan disambut di sisi perbatasan Suriah pada pukul 10.30 waktu setempat oleh Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad, kementerian informasi menambahkan.
Seorang sumber di Kementerian Energi Libanon mengatakan kedua belah pihak akan membahas rencana untuk mengimpor gas alam melalui Yordania dan Suriah untuk meredakan krisis energi Libanon. Tujuannya menghidupkan kembali perjanjian pada 2009 yang memungkinkan Libanon mengimpor gas dari Mesir melalui Suriah, kata sumber itu.
Libanon telah mempertahankan hubungan diplomatik dengan Suriah tetapi mengadopsi kebijakan pemisahan dari konflik sejak dimulai pada 2011. Hal tersebut meredam kesepakatan resmi.
Pejabat keamanan Libanon dan politisi telah melakukan beberapa kunjungan ke Suriah dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hampir secara eksklusif dalam kapasitas pribadi atau atas nama partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Mereka termasuk perwakilan dari gerakan Hizbullah yang didukung Iran yang telah berjuang bersama pasukan Assad di Suriah sejak tahap awal perang. November lalu, delegasi kecil Libanon berpartisipasi dalam konferensi yang disponsori Rusia di Damaskus yang membahas kembalinya pengungsi Suriah.
Kunjungan mendatang dilakukan setelah kepresidenan Libanon bulan lalu mengatakan bahwa Washington telah setuju untuk membantu Libanon mengamankan listrik dan gas alam dari Yordania dan Mesir melalui wilayah Suriah. Ini menyiratkan bahwa AS bersedia melepaskan sanksi Barat yang melarang transaksi resmi dengan pemerintah Suriah sehingga menghambat upaya Libanon sebelumnya untuk mendapatkan gas dari Mesir.
Baca juga: AS hanya Tambahkan 235.000 Pekerjaan pada Agustus
Libanon, negara berpenduduk lebih dari enam juta orang, sedang bergulat dengan krisis ekonomi yang dicap oleh Bank Dunia sebagai salah satu yang terburuk di planet ini di zaman modern. Bank sentral sedang berjuang untuk membeli impor bahan dasar, termasuk bahan bakar, yang telah menyebabkan kekurangan dan pemadaman listrik berkepanjangan yang sekarang berlangsung selama 22 jam per hari. (AFP/OL-14)
MENTERI Luar Negeri Suriah bertemu dengan delegasi Israel di Paris, Prancis. Pertemuan bertujuan membahas deeskalasi dan situasi di Provinsi Sweida yang mayoritas penduduknya Druze.
ADMINISTRASI Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES) memperingatkan bahwa situasi krisis air di Sungai Efrat semakin parah setelah ketinggian air di Danau Bendungan Efrat menyusut.
SURIAH saat ini menghadapi krisis kemanusiaan besar akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan penurunan curah hujan.
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
MENTERI Dalam Negeri Suriah Anas Khattab mengatakan bahwa pasukan keamanan telah memberlakukan gencatan senjata di dalam Kota Suwayda.
JUMLAH korban tewas akibat konflik bersenjata yang melanda Provinsi Suwayda, wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze di Suriah, kini telah mencapai sedikitnya 1.120 jiwa.
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved