Dampak Pemulihan Ekonomi Global yang Tidak Seragam Patut Diwaspadai

MESKI  ekonomi global pada tahun 2021 diproyeksi akan mengalami pemulihan yang kuat dan akan berlanjut ke  tahun depan , namun pemulihan tidak berjalan seragam. 

Pada negara-negara yang memiliki akses vaksin diproyeksikan akan segera cepat pemulihannya. Berbeda, pada negara yang kurang memiliki akses vaksin, munculnya pandemi akan memperburuk ekonominya.

"Maka itu harus waspadai pemulihan ekonomi ini karena akan komplikasi responsnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RUU APBN 2022, Senin (16/8).

Pemulihan ekonomi yang tidak seragam memberikan suatu risiko kebijakan yang divergent. Artinya ada negara yang melakukan pengetatan kebijakan ekonomi, untuk meredam melonjak inflasinya seperti di Amerika, dan negara maju maju lainnya, sebagai akibat ekonimi yang mulai pulih. Namun tingginya permintaan barang di negara mereka tidak diikuti oleh fleksibilitas sisi supply, sehingga inflasi terus naik.

Ini akan menimbulkan respons kebijakan di negara tersebut. Rencana pengetatan kebijakan ekonomi negara maju akan merambat kepada negara berkembang dan menekan proses pemulihan ekonomi yang sedang dijalani.

"Sehingga kompleksitas respon kebijakan moneter akibat meningkatnya inflasi di negara maju perlu diwaspadai apalagi di tahun 2022," kata Sri Mulyani.

Tantangan pemulihan ekonomi Indonesia, adalah bagaimana dunia bisa pulih dan menjadi kuat bersama. Sebab banyak negara yang di tahun terkontraksi dalam, kemudian pulih ekonomi dan tumbuh double digit, yang disertai dengan inflasi cukup tinggi. Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tumbuh minus 5,3% kini rebound di 7,07%, dengan inflasi yang masih relatif stabil di 1,5%.

"Banyak negara melakukan countercyclical policy. Indonesia tahun lalu juga mengcounter dengan melebarkan gap defisit anggaran dari 3% menjadi 6,1% PDB. Tahun ini kita di 5,7% dengan hasil pemulihan yang cukup kuat dan inflasi yang tetap stabil," kata Sri Mulyani.

Ramuan kebijakan juga dilakukan di sektor kesehatan, tenaga kerja, perlindungan sosial, dan pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen yang sangat penting sebagai countercyclical dalam pemulihan ekonomi terutama saat kondisi pandemi.

Di perlindungan sosial, social safety net diekspansi baik dari jumlah penerima maupun manfaat penerima, yang dilihat dari beberapa komponen yaitu harapan hidup, sekolah, pengeluaran per kapita dan lainnya.

Angka pengangguran telah turun dari bulan Agustus 2020 ke Februari 2021 sebesar 0,81% poin. Persentase untuk kemiskinan trennya juga sudah bisa dipulihkan kembali, diturunkan 0,05 percentage point, dari periode September 2020 hingga Maret 2021, dan mengurangi sekitar 10 ribu kepala telah naik di atas garis kemiskinan.

Momentum pemulihan yang terjadi terutama di kuartal I-2021 dan terakselerasi kuartal II-2021 diharapkan terjaga. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan untuk tahun 2021 pada kisaran 3,7%-4,5%.

"Kita berharap momentum ini akan tetap terjaga. Berbagai belanja pemerintah memang ditujukan untuk kesehatan dan bansos, sektor pangan dan pendidikan dan sektor tenaga kerja," kata Sri Mulyani.

Tahun depan ditargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada kisaran 5%-,5,5%, dengan lintasan atas di angka 5,5%. Diharapkan akselerasi reformasi struktural tetap bisa tercapai meskipun Sri Mulyani mengatakan tetap melihat downside risknya.

"Presiden menyampaikan pemerintah berusaha di trajectory 5,5% dan seterusnya akan di atas 6%. Tentu ini membutuhkan kerja luar biasa keras termasuk reformasi yang cukup dalam sehingga perekonomian kita semakin produktif. Reformasi struktural ini menyangkut sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dan dari sisi perangkat infrastruktur untuk mobilitas konektivitas dan produktivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi seperti OSS," kata Sri Mulyani. (Try/E-1)