Pertumbuhan Ekonomi 7,07% Dinikmati Rakyat Kelas Atas

EKONOM dari Policy Center ILUNI UI Haryadin Mahardika mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% hanya dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Hal itu terjadi lantaran kebijakan pemerintah cenderung menyelamatkan kelompok masyarakat tersebut.

"Ini (pertumbuhan tinggi) sepertinya berimbas ke pasar keuangan, cukup dominan ke sana. Ini berarti kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ini berkualitas, tapi hanya untuk segmen tertentu. Kita bisa mengatakan, spill over dari pertumbuhan ini lebih ke kelas menengah ke atas," ujarnya dalam webinar Forum Diskusi Salemba bertajuk Tumbuh 7,07% pada Q2 2021: Cukup Berkualitaskah? yang diselenggarakan ILUNI UI, Sabtu (14/8).

Hal itu menurutnya dikonfirmasi dari berbagai data yang menunjukkan nominal simpanan uang dalam rekening di atas Rp5 miliar mengalami peningkatan. Mereka yang tergolong kaya menjadi semakin kaya karena nominal uang simpanannya dalam perbankan mengalami peningkatan.

Berbanding terbalik, kata Haryadin, dari berbagai data jumlah pemilik rekening dengan nominal di bawah Rp100 juta mengalami pengikisan jumlah uang simpanan. Hal itu menurutnya menjadi cerminan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi hanya dinikmati masyarakat golongan menengah ke atas.

Baca juga: Hati-Hati, Mendorong PLTS Atap Berlebihan malah Ancam Sistem Kelistrikan

Dia tak menampik pemerintah telah memberikan ragam dukungan fiskal untuk menggenjot daya beli masyarakat. Sayangnya, dorongan untuk konsumsi itu tak dibekali lantaran stimulus yang diberikan hanya bersifat untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Alih-alih memberi bekal kepada masyarakat menengah ke bawah untuk berkonsumsi. Pemerintah justru mendorong masyarakat rentan miskin dan miskin melakukan utang untuk melakukan konsumsi.

"Konsumsi sekarang didorong oleh pemerintah, tapi pemerintah mendorong supaya masyarakat itu melakukan kredit atau pinjaman bisa ke fintech dan sebagainya untuk konsumsi. Ini satu yang hal yang baru sebenarnya, karena secara terstruktur dilakukan," imbuh Haryadin.

"Kemarin misalnya, salah satu petinggi Himbara mengatakan bahwa sekarang fokus dari perbankan adalah mempermudah kredit dan memperkecil scope kreditnya. Artinya masyarakat dipermudah untuk mendapatkan pinjaman supaya bisa berkonsumsi," sambung dia.

Padahal pemerintah juga bisa mendorong tingkat konsumsi masyarakat menengah ke bawah dengan menggunakan skema bantuan sosial tunai. Bantuan uang tunai itu dinilai dapat mendorong konsumsi rumah tangga ketimbang memberikan bahan pokok.

Belum lagi berdasarkan historinya, bantuan non tunai yang diluncurkan pemerintah kerap bermasalah, mulai dari sisi pendataan, penyaluran, hingga praktik lancung yang dilakukan oleh oknum-oknum penyalur bantuan.

"Kita ingin mendorong pemerintah kenapa bansos itu tidak dilakukan tunai saja, karena itu pasti mendorong daya beli masyarakat kecil. Kalau non tunai itu problemnya banyak sekali, dan menjadi sumber fraud, korupsi dan sebagainya," pungkasnya. (OL-4)