Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo menerima sepuluh perwakilan pekerja Pertamina Hulu Rokan di Istana Merdeka, pada Kamis (12/8) ini.
Adapun pertemuan itu dilaksanakan seiring kembalinya Blok Rokan dari tangan asing, yakni Chevron Pacific Indonesia (CPI), ke pelukan Indonesia di bawah pengelolaan anak usaha milik PT Pertamina (Persero).
Kepala Negara berpesan agar produksi sumber daya alam di lapangan minyak tersebut dapat ditingkatkan. Sehingga, bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan negara.
Baca juga: Menteri BUMN Minta Pertamina Tingkatkan Produksi Blok Rokan
Menanggapi arahan tersebut, Principal Expert Upstream Pertamina Hulu Rokan Budianto Renyut mengatakan pihaknya optimistis dapar melakukan upaya terbaik.
"Saya dan teman-teman sangat yakin dan bertekad untuk sama-sama meningkatkan produktivitas," ujar Budianto seusai menemui Presiden.
Dalam pertemuan itu, dia juga memberikan laporan kepada Kepala Negara terkait proses alih kelola blok migas. Menurutnya, upaya tersebut berjalan dengan sangat mulus. Hal itu dibuktikan dengan program pengeboran sejumlah sumur baru yang sejauh ini berjalan baik.
"Sebelumnya dalam dua tahun, pengeboran baru tidak pernah dilaksanakan. Tapi, sekarang dengan kerja sama yang sangat bagus, transisi berhasil dilakukan dan tingkat produksi minyak meningkat," jelas Budianto.
Baca juga: PLN Mulai Alirkan Listrik dan Uap ke Blok Rokan
Terkait status pekerja yang sebelumnya di bawah naungan CPI, kini sepenuhnya diterima sebagai pegawai tetap oleh Pertamina. Senior Manager Well Development Lysa Aryanti menyebut keberhasilan alih kelola tidak terlepas dari upaya perseroan dalam dua tahun terakhir. Ini terkait komunikasi intens Pertamina dengan CPI dan SKK Migas.
"Dalam dua tahun terakhir, pertemuan mingguan selalu dilakukan untuk membahas progres. Hasilnya, kita bisa lihat pada saat peralihan pada 9 Agustus. Rack rig driling terus bekerja. Itu proses yang seamless sekali. Kita tidak harus berhenti dulu," ungkap Lysa.(OL-11)
PRAKTISI minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo menilai rencana pemerintah menetapkan harga elpiji 3 kilogram (kg) menjadi satu harga nasional tidak serta-merta menjamin hilangnya kecurangan.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
PHE ONWJ mengirim topside Anjungan OOA, berbobot 530 metrik ton, dari lokasi fabrikasi Proyek Pengembangan Lapangan OO-OX, Kepulauan Riau.
Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024. Itu tercermin dari total laba bersih yang mencapai US$817,6 juta atau setara Rp13,4 triliun di 2024.
PEMERINTAH menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada data resmi yang menyatakan keberadaan potensi migas di 4 pulau yang baru-baru ini ditetapkan masuk wilayah administratif Aceh.
GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, memastikan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara ternyata mengandung potensi minyak dan gas (migas)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved