Bank Indonesia Dorong Kredit Pembiayaan UMKM

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya akan fokus mendorong kredit pembiayaan kepada UMKM. Bank sentral akan mengeluarkan Rasio Pembayaran Inklusif Makroprudensial (RPIM).

RPIM, sebut Perry, merupakan kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan BI untuk mendorong pembiayaan inklusif dan mampu mendorong pemulihan ekonomi. Pembiayaan inklusif itu merupakan pembiayaan yang diberikan perbankan kepada UMKM, offtaker, korporat, dan kelompok atau klaster usaha.

"Itu yang kita perluas yang sebelumnya adalah kredit kepada UMKM individu, kita perluas juga kredit kepada pemasok atau pun off taker, korporat, kelompok usaha, itu yang akan kita juga dorong. Sehingga ini secara end to end bisa mendorong pembiayaan inklusif dan mendorong UMKM," jelasnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Jumat (6/8).

Penyaluran pembiayaan inklusif itu, kata Perry, tak hanya dilakukan oleh perbankan. Sebab, tak semua perbankan memiliki kemampuan untuk mendanai UMKM. Karenanya, perbankan dimungkinkan untuk bermitra dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang pasarnya UMKM.

"Oleh karena itu bank itu kita dorong, kalau tidak bisa secara langsung, bisa bermitra, sehingga itu bisa mendorong inklusi ekonomi melalui pembiayaan inklusi kepada UMKM," terangnya.

Adapun pembiayaan itu tak melulu berupa kredit. Perry mengatakan, pembiayaan tersebut juga bisa melalui sekuritas-sekuritas yang diarahkan untuk mendorong pembiayaan inklusif. Sekuritas yang dimaksud dapat berbentuk obligasi seperti Surat Berharga Negara (SBN).

"Ini fokus dari BI sekarang ini, sedang mempersiapkan, tentu saja kami akan berkoordinasi dengan KSSK supaya bisa ini secara bersama megatasi sisi permintaan dan penawaran untuk mendorong kredit dan pembiayaan. Di samping juga mengkaji sektor lain seperti sektor ekspor maupun yang lain," jelasnya.

Selain itu, sejalan dengan paket kebijakan terpadu yang diluncurkan KSSK pada Februari lalu, BI juga akan membantu kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kredit koorporasi yang tertekan karena pandemi. Hal itu menurutnya sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dilakukan.

"Ini adalah merupakan bagian dari paket kebijakan terpadu KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Kami semua fokus untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke dunia usaha, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran," ujar Perry.

Dari sisi penawaran, imbuhnya, BI akan memastikan likuiditas perbankan longgar. Hal tersebut juga akan didorong dengan penurunan suku bunga yang dilakukan bank sentral dan akan melengkapi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merestrukturisasi kredit.

Sedangkan dari sisi permintaan, KSSK akan mendorong sektor-sektor produktif untuk bergeliat dengan memberikan berbagai insentif fiskal dari pemerintah.

"Itu adalah kerangka kerja KSSK untuk mendorong kredit dan pembiayaan sektor riil secara berkoordinasi untuk mengatasi, mendorong sisi penawaran dan permintaan," terang Perry. (Mir/OL-09)