Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh yang terdampak pandemi covid-19.
Bantuan ini diberikan kepada 1 juta pekerja yang berada di wilayah PPKM kategori level 3 dan 4 untuk tahap awal. Dalam penyalurannya, Kemnaker bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK, sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU pada tahun ini.
"Jumlah data yang diserahkan hari ini mulai dari 1 juta calon penerima. Dari estimasi 8,7 juta pekerja yang akan menerima BSU. Angka ini dinamis sesuai ketentuan Kemnaker," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/7).
Baca juga: Pemerintah akan Salurkan Bantuan Subsidi Upah untuk Dua Bulan
Adapun, kriteria penerima BSU tahun ini, yaitu WNI dibuktikan dengan NIK, batas maksimal upah pekerja Rp3,5 juta, atau jika upah minimum setempat lebih tinggi, mengacu pada upah minimum yang berlaku. Sementara, untuk masa kepesertaan aktif BPJAMSOSTEK ditentukan hingga Juni 2021.
Untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ialah menggunakan Bank Himbara, yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN. "Besaran BSU tahun ini sebesar Rp500 ribu per bulan. Ini diberikan langsung selama 2 bulan. Jadi, diberikan sekaligus Rp1 juta kepada buruh yang memenuhi persyaratan," imbuh Ida.
Bacau juga: Presiden Gulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp15,3 Triliun
Dalam siaran pers, BPJAMSOSTEK menyebut penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker, sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahan distribusi BSU.
"Hari (30/7) ini, BPJAMSOSTEK menyampaikan 1 juta data peserta tahap pertama, yang siap untuk disalurkan dana BSU oleh Kemnaker. Kami harapkan proses penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021," papar Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo.(OL-11)
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) menempuh dialog bipartit.
KPK sejatinya menyebut hasil pemerasan yang dilakukan para tersangka sebanyak Rp53 miliar. Sebagian uang sudah berubah menjadi aset berupa lahan.
Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan skor 57,8 dan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan skor 54.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved