Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh yang terdampak pandemi covid-19.
Bantuan ini diberikan kepada 1 juta pekerja yang berada di wilayah PPKM kategori level 3 dan 4 untuk tahap awal. Dalam penyalurannya, Kemnaker bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK, sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU pada tahun ini.
"Jumlah data yang diserahkan hari ini mulai dari 1 juta calon penerima. Dari estimasi 8,7 juta pekerja yang akan menerima BSU. Angka ini dinamis sesuai ketentuan Kemnaker," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/7).
Baca juga: Pemerintah akan Salurkan Bantuan Subsidi Upah untuk Dua Bulan
Adapun, kriteria penerima BSU tahun ini, yaitu WNI dibuktikan dengan NIK, batas maksimal upah pekerja Rp3,5 juta, atau jika upah minimum setempat lebih tinggi, mengacu pada upah minimum yang berlaku. Sementara, untuk masa kepesertaan aktif BPJAMSOSTEK ditentukan hingga Juni 2021.
Untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ialah menggunakan Bank Himbara, yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN. "Besaran BSU tahun ini sebesar Rp500 ribu per bulan. Ini diberikan langsung selama 2 bulan. Jadi, diberikan sekaligus Rp1 juta kepada buruh yang memenuhi persyaratan," imbuh Ida.
Bacau juga: Presiden Gulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp15,3 Triliun
Dalam siaran pers, BPJAMSOSTEK menyebut penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker, sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahan distribusi BSU.
"Hari (30/7) ini, BPJAMSOSTEK menyampaikan 1 juta data peserta tahap pertama, yang siap untuk disalurkan dana BSU oleh Kemnaker. Kami harapkan proses penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021," papar Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo.(OL-11)
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved