Kapasitas SDM Pertanian Jadi Kunci Keberhasilan Kinerja

KEBERHASILAN kinerja sektor pertanian turut ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pertanian.

Hal ini terungkap saat dilakukannya Koordinasi Pengawalan dan Pendampingan Food Estate Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 28-30 Juni 2021, di Hotel Grand Inna Kuta, Bali.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menekankan lima hal terkait program Food Estate tersebut. Pertama, kata Mentan, program Food Estate bukan sekadar tanaman padi, tetapi juga komoditas lainnya. 

"Program Food Estate ini harus multi komoditas. Ada padi di situ, ada hortikultura dan lainnya," papar Mentan SYL.

Pertemuan Koordinasi Pengawalan dan Pendampingan Food Estate Sumba Tengah dibuka Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Tengah, para pengurus 5 Gapoktan Bersama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, dan BPTP Bali.

Dalam sambutannya, Dedi Nursyamsi mengatakan, salah satu kunci keberhasilan pembangunan pertanian salh satunya adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bantuan Benih, bantuan alsintan, bantuan pupuk dan lain lain tidak akan berhasil kalau tidak dikelola SDM yang kompeten.

"Maka perlu diinventarisir kebutuhan kegiatan apa saja untuk meningkatkan kapasitas SDM baik penyuluh maupun petani," katanya.

Lebih lanjut Dedi menyampaikan tujuan pembangunan pertanian adalah menyediakan pangan untuk 273 juta rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor. Adapun kunci keberhasilan peningkatan produksi adalah peningkatan produktivitas.

"Cara meningkatkan produktivitas tersebut tentunya dengan dukungan sarana, prasarana dan teknologi, peraturan perudandangan dan SDM pertanian yang memberikan pengaruh terbesar yaitu 50%. SDM pertanian antaralain adalah  petani, penyuluh," katanya. 

Sedangkan teknologi adalah pengolahan tanah, penggunaan varitas unggul, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen.

Terkait pembangunan pertanian, penyuluh pertanian harus mengupayakan peningkatan produksi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, Diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi pangan lokal jangan hanya beras. Cadangan pangan, lumbung harus dihidupkan dan tentunya Pertanian yang modern. 

Ditambahkan Dedi, ciri pertanian modern adalah cepat, produktivitas tinggi, dan didukung pemanfaatan IT. 

"Dengan cara yang modern, proses produksi bisa lebih cepat, apalagi dengan inovasi 4.0 semua dikendalikan dengan komputer atau internet of things. Selain itu menggunakan transplanter, drone, menggunakan dryer, RMU, robot, menggunakan artificial intelligence, agar pertanian lebih efisien," katanya. 

Menurutnya, Food Estate (FE) merupakan program super prioritas, yang didukung tidak hanya oleh Kementerian Pertanian tetapi juga Kementerian lain seperti PUPR, Kemenkop , Kemen KLHK dan sebagainya.

"Dengan dukungan dari beberapa intansi tersebut diharapkan terjadi peningkatan Indeks Pertanaman (IP), sehingga terjadi peningkatan produksi dan produktivitas, untuk selanjutnya bisa diperhatikan hilirisasinya, sehingga petani tidak lagi menjual produk yang belum diolah tetapi menjual produk yang sudah diolah menjadi bahan pangan dan pakan olahan yang harganya jauh meningkat hingga 5 kali lipat," ujarnya.

Sumba Tengah mempunyai potensi untuk ditingkatkan IP-nya, potensi hilirisasi, peningkatan olahan produk pertanian.

Peningkatan IP dan hilirisasi bukan tergantung pusat tapi dari petugas dinas, penyuluh pertanian daerah dan masyarakat di Sumba Tengah.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bustanul Arifin Caya, menambahkan penyuluh pertanian di lapangan, di kabupaten, di provinsi bahkan di pusat, dapat membantu dalam meningkatkan nilai tambah. 

"Sesuai anjuran Pak Menteri, agar perlu diinventarisir komoditi yang dapat di ekspor dari Sumba Tengah," katanya.

Sebagai informasi pertemuan koordinasi tersebut juga diisi oleh beberapa narasumber antara lain Dr Hermanto dari Biro Perencanaan, dan Hendra dari Ditjentan. (RO/OL-09)