Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PERUBAHAN peraturan tarif ekspor CPO dinilai dapat berdampak positif bagi kinerja emiten sawit di tengah penurunan harga kelapa sawit yang terjadi saat ini.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah tarif ekspor CPO pada PMK 191/.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, meski belum terbit, keputusan sudah ditetapkan.
Baca juga: Dorong Rantai Ekspor, Mendes Dukung Gagasan Desa Devisa
Tarif pajak ekspor minyak kelapa sawit mentah dimulai dengan harga US$750 per ton. Setiap US$50 kenaikan harga CPO, akan ada kenaikan dua tarif, yaitu US$20 per ton untuk CPO dan US$16 per ton untuk setiap produk turunannya.
Sedangkan untuk tarif maksimal harga CPO di atas US$1.000 per ton akan ada tarif flat US$175. Jadi, tidak ada kenaikan progresif yang tidak terbatas, tapi menggunakan threshold US$1.000 di mana tarifnya flat.
Rancangan baru besaran pungutan ekspor untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Nilai pungutan dinilai lebih adil dan mengakomodasi kebutuhan untuk mendorong ekspor komoditas utama nonmigas tersebut.
Menurut Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, penurunan pungutan ekspor telah disesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan dana untuk mengembangkan industri hilir sawit dan program sawit rakyat.
Penurunan levy ini diharapkan memberikan ruang gerak perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga menyerap tenaga kerja tambahan. Kami melihat ini cukup penting saat pemerintah ingin pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat.
"Selain itu pungutan ekspor yang rendah diharapkan bisa meningkatkan daya saing sawit di pasar internasional," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Nico, Senin (28/6).
Berdasarkan data, eksportir harus mengeluarkan biaya tambahan sampai US$399 per ton yang berasal dari akumulasi kewajiban pembayaran pungutan ekspor dan bea keluar.
Per Juni, bea keluar yang dikenakan untuk ekspor adalah US$183 per ton karena harga referensi telah berada pada rentang Rp1.200 sampai US$1.250 per ton.
Sementara untuk pungutan ekspor telah mencapai US$255 per ton karena harga CPO stabil di atas US$995 per ton.
"Peningkatan ekspor sawit sangat penting karena akan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap positif, bahkan surplusnya akan makin besar," kata Nico. (OL-1)
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
JEPANG tidak berniat membeli peralatan pertahanan dari Amerika Serikat sebagai imbalan atas pelonggaran kebijakan tarif.
Kesepakatan IEU CEPA lebih banyak menyasar penghapusan hambatan tarif, sementara tantangan utama ekspor sawit Indonesia ke Eropa justru berasal dari hambatan non-tarif.
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
RENCANA penguatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Rusia di sektor minyak kelapa sawit (CPO), pupuk, dan daging dinilai menjanjikan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Kejagung menyita uang ganti rugi dari lima korporasi di bawah naungan Wilmar Group sebesar Rp11,8 triliun. Uang itu bisakah ditempatkan dalam deposito yang keuntungannya untuk negara?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved