Jumat 18 Juni 2021, 22:22 WIB

Realisasi APBD Masih di Bawah 40%

Indriyani Astuti | Ekonomi
Realisasi APBD Masih di Bawah 40%

Ilustrasi
Ilustrasi APBD

 

PEMERINTAH daerah diminta melakukan percepatan penyerapan belanja. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 11 Juni 2021, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih rendah. Padahal, akhir Juni 2021, Pemerintah telah menargetkan realisasi belanja minimal 40%. 

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rapkor) Analisa dan Evaluasi (Anev) Percepatan Penyerapan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (18/6).

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hudori memaparkan, alokasi dan realisasi APBD per 11 Juni Tahun Anggaran 2021, menunjukkan secara akumulatif realisasi belanja yang belum memenuhi target yakni sebesar 26,40%. Sedangkan, realisasi belanja kabupaten/kota, ujarnya, lebih rendah dari pada rata-rata belanja provinsi, yakni sebesar 23,70%. 

“Saya mohon, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Juni dan masih ada waktu mungkin sekitar 10 hari kurang untuk realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota, harapkan lebih tinggi lagi,” ujar Hudori kepada para kepala daerah. 

Ia juga membeberkan belanja Provinsi Gorontalo yang mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yakni 39,16%, sementara untuk belanja kota kabupaten, realisasi tertinggi dicatatkan Kabupaten Bandung Barat yang telah mencapai 44,73%. Meski demikian, disebutkan masih banyak daerah lain yang realisasi belanjanya perlu mendapat perhatian. 

Baca juga : Mendag Bangga Tempe Bisa Diekspor ke Jepang

“Bagi daerah-daerah yang masih kecil kami berharap segera dilakukan percepatan realisasi, kuartal kedua akan berakhir," tandasnya. 

Ia mengklaim, Kemendagri telah melakukan langkah strategi percepatan realisasi APBD, antara lain pemerintah yang akan melakukan perubahan anggaran, dapat berkonsultasi sehingga penggunaan anggaran lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun fokus bagi pemda, imbuh dia, yakni segera merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial/bantuan sosial, dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan, serta mendorong penyelesaian refocusing dan realokasi APBD Tahun 2021. 

Di samping itu, menurutnya dalam penggunaan anggaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal, apabila pemda khawatir, menurutnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) dapat dimaksimalkan untuk monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan monitoring kebijakan penggunaan alokasi anggaran. (OL-7)

Baca Juga

Dok. Kemenhub

Kemenhub Bangun Pelabuhan Anggrek di Gorontalo lewat Skema KPBU

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 30 Juli 2021, 23:42 WIB
“Meskipun di tengah pandemi, tetapi kita terus berkomitmen melanjutkan pembangunan. Saya bersyukur dan senang, karena pembangunan...
Anara/Fikri Yusuf

62 Juta Lapangan Kerja Sektor Pariwisata Hilang di 2020, Sandiaga : Ini PR Besar

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 30 Juli 2021, 23:11 WIB
Data dari Kemenparekraf menyatakan jumlah wisawatan mancanegara di Indonesia anjlok 75% hingga tahun ini, lalu jumlah wisatawan nusantara...
Dok. BTN

Kolaborasi BTN-KAS Gelar Drive-Thru Akad Kredit Massal Proyek Perumahan

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 30 Juli 2021, 23:08 WIB
Gelaran ini merupakan inovasi BTN dan PT KAS untuk mempermudah konsumen dalam memiliki hunian di tengah pandemi Covid-19  yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Atletik Jadi Lumbung Medali

SALAH satu cabang olahraga yang akan sangat menarik untuk disaksikan di Olimpiade 2020 ialah atletik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya