Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMERINTAH daerah diminta melakukan percepatan penyerapan belanja. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 11 Juni 2021, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih rendah. Padahal, akhir Juni 2021, Pemerintah telah menargetkan realisasi belanja minimal 40%.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rapkor) Analisa dan Evaluasi (Anev) Percepatan Penyerapan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (18/6).
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hudori memaparkan, alokasi dan realisasi APBD per 11 Juni Tahun Anggaran 2021, menunjukkan secara akumulatif realisasi belanja yang belum memenuhi target yakni sebesar 26,40%. Sedangkan, realisasi belanja kabupaten/kota, ujarnya, lebih rendah dari pada rata-rata belanja provinsi, yakni sebesar 23,70%.
“Saya mohon, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Juni dan masih ada waktu mungkin sekitar 10 hari kurang untuk realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota, harapkan lebih tinggi lagi,” ujar Hudori kepada para kepala daerah.
Ia juga membeberkan belanja Provinsi Gorontalo yang mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yakni 39,16%, sementara untuk belanja kota kabupaten, realisasi tertinggi dicatatkan Kabupaten Bandung Barat yang telah mencapai 44,73%. Meski demikian, disebutkan masih banyak daerah lain yang realisasi belanjanya perlu mendapat perhatian.
Baca juga : Mendag Bangga Tempe Bisa Diekspor ke Jepang
“Bagi daerah-daerah yang masih kecil kami berharap segera dilakukan percepatan realisasi, kuartal kedua akan berakhir," tandasnya.
Ia mengklaim, Kemendagri telah melakukan langkah strategi percepatan realisasi APBD, antara lain pemerintah yang akan melakukan perubahan anggaran, dapat berkonsultasi sehingga penggunaan anggaran lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun fokus bagi pemda, imbuh dia, yakni segera merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial/bantuan sosial, dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan, serta mendorong penyelesaian refocusing dan realokasi APBD Tahun 2021.
Di samping itu, menurutnya dalam penggunaan anggaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal, apabila pemda khawatir, menurutnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) dapat dimaksimalkan untuk monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan monitoring kebijakan penggunaan alokasi anggaran. (OL-7)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved