Pemerintah Perlu Susun Lagi Road Map IHT

PEMERINTAH perlu memiliki road map industri hasil tembakau sebagai acuan pengembangan industri ini ke depan. 

"Dengan adanya roadmap kita memiliki kepastian jangka panjang 10 tahun mendatang guna menjaga keseimbangan antara menjaga keberlangsungan IHT di Indonesia dengan upaya penurunan prevalansi perokok usia dini, salah satu contohnya,” kata Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Benny Wachjudi dalam keterangannya, kemarin.

Dijelaskan Benny Wachjudi,  pemerintah pernah membuat road map IHT yang diinisiasi oleh kementerian perindustrian di tahun 2014-2015. Setelah itu dibuat road map lanjutannya. Hanya road map lanjutan tersebut dibatalkan oleh suatu keputusan di Mahkamah Konstitusi. (MK)  atas pengajuan judicial review suatu kelompok masyarakat. 

Harusnya, lanjut Benny Wachjudi, saat ini Pemerintah duduk bersama kembali membuat road map IHT  dengan melibatkan semua stake holder, baik dari  pelaku  industri rokok, organisasi industri rokok, perwakilan perwakilan petani dan buruh rokok, kementrian perindustrian, kementrian Kesehatan termasuk kelompok masyarakat (LSM) Kesehatan yang anti tembakau.  Sehingga semua suara terwakili dan kebijakan yang dibuat tidak lagi perlu direvisi, karena sudah direncanakan dan dibahas sangat matang dalam road map tersebut.

Menurut Benny, pihak IHT sendiri sangat siap berdialog termasuk dengan kelompok masyarat anti tembakau yang selama ini sering melakukan kampanye buruk soal rokok. Tapi nyatanya tidak pernah ada undangan untuk berdialog dari kelompok atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti rokok.

Namun demikian, Benny Wachjudi tidak menampik, kehadiran kelompok anti tenbakau yang terus menyerang dan menyudutkan IHT, kemungkinan disukai oleh salah satu kementrian. Untuk itu, Benny meminta, pemerintah untuk tidak memperhatikan atau mendengarkan suara kelompok mereka  yang menyudutkan IHT.  Pemerintah lebih baik fokus pada penanganan Covid 19 di tanah air untuk pemulihan perekonomian nasional. Sekaligus juga untuk menjaga Kesehatan dan keselamatan bangsa. (RO/E-1)