Headline
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kantor Wakil Presiden pada Kamis (17/6) siang. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menyebut keduanya melakukan pembicaraan khusus terkait pendanaan di Papua untuk tahun anggaran 2021.
"Wapres bertanggung jawab mengoordinasi masalah pembangunan dan kesejahteraan Papua. Ini sudah Juni dan belum berjalan dengan baik. Wapres ingin proses pembangunan di Papua segera berjalan," jelas Masduki kepada wartawan, Kamis (17/6).
Baca juga: Pemekaran di Papua bukan Jalan Pintas Mencapai Kesejahteraan
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pekan lalu Wapres juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menanyakan kondisi keamanan di wilayah Papua.
Menurut Wapres, lanjut Masduki, meski saat ini keamanan di Papua sudah bisa ditanggulangi, namun pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan. Dua aspek tersebut kemudian harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
"Tidak akan lama lagi, akhir Juni atau awal Juli, diusulkan Wapres kepada Presiden untuk dilaksanakan rapat terbatas pembangunan di Papua," papar Masduki.(OL-11)
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menanggapi persoalan rendahnya gaji dosen dan guru saat menjadi pembicara dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved