Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kantor Wakil Presiden pada Kamis (17/6) siang. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menyebut keduanya melakukan pembicaraan khusus terkait pendanaan di Papua untuk tahun anggaran 2021.
"Wapres bertanggung jawab mengoordinasi masalah pembangunan dan kesejahteraan Papua. Ini sudah Juni dan belum berjalan dengan baik. Wapres ingin proses pembangunan di Papua segera berjalan," jelas Masduki kepada wartawan, Kamis (17/6).
Baca juga: Pemekaran di Papua bukan Jalan Pintas Mencapai Kesejahteraan
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pekan lalu Wapres juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menanyakan kondisi keamanan di wilayah Papua.
Menurut Wapres, lanjut Masduki, meski saat ini keamanan di Papua sudah bisa ditanggulangi, namun pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan. Dua aspek tersebut kemudian harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
"Tidak akan lama lagi, akhir Juni atau awal Juli, diusulkan Wapres kepada Presiden untuk dilaksanakan rapat terbatas pembangunan di Papua," papar Masduki.(OL-11)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved