Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kantor Wakil Presiden pada Kamis (17/6) siang. Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menyebut keduanya melakukan pembicaraan khusus terkait pendanaan di Papua untuk tahun anggaran 2021.
"Wapres bertanggung jawab mengoordinasi masalah pembangunan dan kesejahteraan Papua. Ini sudah Juni dan belum berjalan dengan baik. Wapres ingin proses pembangunan di Papua segera berjalan," jelas Masduki kepada wartawan, Kamis (17/6).
Baca juga: Pemekaran di Papua bukan Jalan Pintas Mencapai Kesejahteraan
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pekan lalu Wapres juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menanyakan kondisi keamanan di wilayah Papua.
Menurut Wapres, lanjut Masduki, meski saat ini keamanan di Papua sudah bisa ditanggulangi, namun pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan. Dua aspek tersebut kemudian harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
"Tidak akan lama lagi, akhir Juni atau awal Juli, diusulkan Wapres kepada Presiden untuk dilaksanakan rapat terbatas pembangunan di Papua," papar Masduki.(OL-11)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved