Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) RI KH Maruf Amin mengapresiasi kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah, karena dinilai telah melakukan langkah tepat dalam upaya pemulihan sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan Wapres, dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan & Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK K) Tahun 2021, di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat 2020, Selasa (8/6/2021).
Wapres hadir meresmikan penggunaan BLK Komunitas sebanyak 1.014 yang dibangun tahun 2020 secara serentak. Peresmian itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Menjelaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan program prioritas pembangunan pertama di Pemerintahan Jokowi - KH Maruf Amin.
"Hal ini sebagai bentuk kesigapan kita untuk menghadapi era Disrupsi. Dalam era ini kompetensi SDM menjadi mutlak agar tidak kalah dalam kompetisi global. Untuk itu Perlu kesiapan dan langkah strategis untuk mengantisipasinya. Dan Menaker telah melakukan langkah tepat dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM," Paparnya.
Wapres pun berpesan, semoga dengan Pembangunan BLK Komunitas sebagai lembaga pelatihan Vokasi di lembaga keagamaan ini akan mampu mencetak dan melahirkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi. Sebab kecakapan ini yang nantinya akan berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan menang dalam persaingan global.
Sementara sebelumnya Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa Pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas merupakan salah satu program terobosan pemerintah untuk memperluas akses vokasi bagi masyarakat. Khususnya di kalangan komunitas lembaga keagamaan, lembaga pendidikan agama dan serikat pekerja.
"BLK Komunitas ini menjadi penting sebagai upaya Kementerian Ketenagakerjaan mendekatkan sarana dan prasarana pelatihan dengan masyarakat di tingkat basis. BLK Komunitas ini memberikan bekal keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan keterampilan berwirausaha bagi para santri atau komunitas dan masyarakat sekitarnya ”. lanjutnya. (RO/OL-09)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved