Miliki Utang Segunung, Garuda Siapkan Skema Restrukturisasi

DIREKTUR Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan skema-skema restrukturisasi perusahaan sebagai bentuk penyelamatan bisnis. Maskapai plat merah itu diketahui memiliki utang hingga Rp70 triliun.

"Pada saat ini BOD (Board of Directors) sedang mempersiapkan skema-skema restrukturisasi berdasarkan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk dalam hal ini pemegang saham dwi warna. Ada opsi-opsi penyelamatan. Kami mempersiapkan konsolidasi, restrukturisasi, efisiensi dan transformasi Garuda ke depan," ungkapnya seusai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel di Kantor Garuda, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri telah memberikan empat opsi penyelamatan bisnis Garuda. Namun, Prasetio menegaskan, sampai saat ini perseroan belum memutuskan langkah apa yang akan diambil.

"Saat ini sedang dikaji secara mendalam, secara hati-hati, dan saksama dengan Kementerian BUMN. Opsi mana yang akan dipilih, saya rasa akan memberikan yang terbaik buat Garuda," tandasnya.

Dalam keterbukaan informas Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis pada Kamis (27/5), setidaknya ada tiga opsi upaya yang akan dilakukan Garuda. Opsi pertama ialah Garuda bakal melakukan negosiasi dengan lessor pesawat.

Yang kedua ialah akan melakukan restrukturisasi utang usaha, termasuk terhadap Badan Usaha Milik Negara serta mitra usaha lainnya. Terakhir adalah negosiasi langkah restrukturisasi pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya," tulis manajemen Garuda.

Menteri BUMN Erick Thohir pun menegaskan akan merampingkan jumlah dewan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) atau GIAA menjadi 2 komisaris saja.

Ia meminta waktu dalam 2 pekan akan ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perampingan jumlah komisaris tersebut.

"Saya ingin mengusulkan kalau bisa komisaris Garuda Indonesia 2 saja. Jangan ada (karyawan) pensiun dini tetapi komisaris nggak dikurangin," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN hari ini. (OL-8)