Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat posisi komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sembarangan jabatan yang diemban oleh satu pihak. Ada beberapa hal yang riskan bila komisaris BUMN tak paham dengan perusahaan yang didudukinya.
Bhima menuturkan, setidaknya seorang komisaris perusahaan BUMN harus paham membaca laporan keuangan, paham seluk-beluk industri dan paham mempraktikan good corporate governance atau tata kelola yang baik.
"Kalau latar belakangnya kejauhan maka nanti juga berefek kepada kinerja BUMN. Misalnya ada fraud, tapi komisaris tidak paham cara mengawasinya atau justru diam saja. Itu gawat juga," ungkap Bhima kepada Media Indonesia, Minggu (30/5).
Pengawasan komisaris juga dianggap penting terlebih jika perusahaan BUMN punya anak usaha yang sudah melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO). Hal itu, lanjut Bhima, pasti akan mempengaruhi kepercayaan investor jika ada pandangan pejabat komisaris yang dinilai tak kredibel.
"Yang ada dibenak investor seperti, ini kok menempatkan orang yang tidak tepat, ya sudah saya jual sahamnya dan cari perusahaan lain," kata Bhima.
Berikutnya, ucap Bhima, masalah lainnya ialah soal trust atau kepercayaan yang dibangun dari karyawan ke direksi dan komisaris perusahaan BUMN itu. Jika jajaran puncak saja dianggap tak paham bisnis, bisa saja diremehkan oleh karyawan perusahaan itu sendiri.
"Apalagi enggak paham bisnis, enggak punya visi, wah repot sekali. Karyawan bisa alami demotivasi. Buat apa kerja keras, naik jenjang karier kalau karier puncaknya saja di isi orang yang tidak kompeten, pikir mereka. Ini kan enggak main-main ya efeknya soal trust," tutur Bhima.
Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpendapat penunjukan pejabat direksi hingga komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kental dengan nuansa balas budi ketimbang kompetisi.
Belakangan ini, nama Abdee Negara Nurdin atau lebih dikenal dengan sapaan Abdee Slank menjadi sorotan publik karena masuk dalam jajaran komisari baru PT Telkom. Hal itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom yang digelar di Jakarta, Jumat (28/5).
"Kami lihat akhir-akhir ini banyak pimpinan dari BUMN yang tidak mumpuni. Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam Pilpres (2019) atau pemilu yang lalu," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (30/5). (Ins/OL-09)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Perkara ini diketahui menjerat sembilan terdakwa. Salah satunya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza yang masih berusia sekitar 40 tahun.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved