Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat posisi komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan sembarangan jabatan yang diemban oleh satu pihak. Ada beberapa hal yang riskan bila komisaris BUMN tak paham dengan perusahaan yang didudukinya.
Bhima menuturkan, setidaknya seorang komisaris perusahaan BUMN harus paham membaca laporan keuangan, paham seluk-beluk industri dan paham mempraktikan good corporate governance atau tata kelola yang baik.
"Kalau latar belakangnya kejauhan maka nanti juga berefek kepada kinerja BUMN. Misalnya ada fraud, tapi komisaris tidak paham cara mengawasinya atau justru diam saja. Itu gawat juga," ungkap Bhima kepada Media Indonesia, Minggu (30/5).
Pengawasan komisaris juga dianggap penting terlebih jika perusahaan BUMN punya anak usaha yang sudah melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO). Hal itu, lanjut Bhima, pasti akan mempengaruhi kepercayaan investor jika ada pandangan pejabat komisaris yang dinilai tak kredibel.
"Yang ada dibenak investor seperti, ini kok menempatkan orang yang tidak tepat, ya sudah saya jual sahamnya dan cari perusahaan lain," kata Bhima.
Berikutnya, ucap Bhima, masalah lainnya ialah soal trust atau kepercayaan yang dibangun dari karyawan ke direksi dan komisaris perusahaan BUMN itu. Jika jajaran puncak saja dianggap tak paham bisnis, bisa saja diremehkan oleh karyawan perusahaan itu sendiri.
"Apalagi enggak paham bisnis, enggak punya visi, wah repot sekali. Karyawan bisa alami demotivasi. Buat apa kerja keras, naik jenjang karier kalau karier puncaknya saja di isi orang yang tidak kompeten, pikir mereka. Ini kan enggak main-main ya efeknya soal trust," tutur Bhima.
Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpendapat penunjukan pejabat direksi hingga komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kental dengan nuansa balas budi ketimbang kompetisi.
Belakangan ini, nama Abdee Negara Nurdin atau lebih dikenal dengan sapaan Abdee Slank menjadi sorotan publik karena masuk dalam jajaran komisari baru PT Telkom. Hal itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom yang digelar di Jakarta, Jumat (28/5).
"Kami lihat akhir-akhir ini banyak pimpinan dari BUMN yang tidak mumpuni. Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam Pilpres (2019) atau pemilu yang lalu," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (30/5). (Ins/OL-09)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Menurutnya, secara teori manajemen pun tidak ada sistem yang mampu mengelola jumlah entitas sebesar itu dalam satu kendali.
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved