Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
BANK Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%. Berikut, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.
"Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah. Serta upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers vitual, Selasa (25/5).
Perry menambahkan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif. Berikut, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Tujuannya memperkuat upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi covid-19.
Baca juga: Ada Silpa Rp254 Triliun, Kemenkeu: Kas Pemerintah Aman
Kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah. Di antaranya, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.
"BI juga akan melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan dengan penekanan pada komponen SBDK (cost of fund, overhead cost dan profit margin) dan masih lambatnya penurunan suku bunga kredit baru," jelas Perry.
Selain itu, Bank Sentral melakukan penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Dalam hal ini, melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif dan model bisnis lain.
BI akan menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2% menjadi 1,75% per bulan. Kebijkana itu dalam rangka mendukung transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi nontunai yang berlaku pada 1 Juli 2021.
"Lalu, memperluas pendalaman pasar uang melalui percepatan pendirian Central Counterparty (CCP) dan standardisasi transaksi repo yang dapat dikliringkan melalui CCP," paparnya.
Baca juga: BI tak Punya Ruang Lagi untuk Pangkas Suku Bunga
"Terakhir, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi, serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS). Pada Mei dan Juni, akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Singapura, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, Swedia, Norwegia dan Prancis," imbuh Perry.
Pihaknya pun terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Termasuk, melalui implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
"Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga terus diperkuat. Untuk mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor prioritas," pungkasnya.(OL-11)
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, atau BI Rate di level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2025 dinilai sebagai langkah yang tepat.
Fixed Income Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Karinska Salsabila Priyatno menilai ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga dalam waktu dekat sangat terbatas.
KETIDAKPASTIAN arah kebijakan moneter Amerika Serikat kembali menjadi perhatian setelah desakan terbuka Presiden Donald Trump agar Federal Reserve memangkas suku bunga acuan.
BTN mempertegas posisinya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan nasional dengan menggelar Akad Kredit Massal KPR Non-Subsidi secara serentak di lima kota besar
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan ke 5,5%.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved