Sabtu 08 Mei 2021, 23:00 WIB

Pengenaan Sanksi Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar THR  

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Pengenaan Sanksi Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar THR  

Ilustrasi
Ilustrasi THR

 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menegaskan, bagi perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pembekuan kegiatan usaha. 

Namun, hal itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR ke pegawainya. Adapun, sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ungkap Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenegakaerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang dalam rilis resmi, Sabtu (8/5).

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk mengenai masalah THR selama kurun waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang.

Baca juga : Kemenaker Terima 1.569 Laporan Masalah THR

Dalam upaya mengatasi permasalahan pembayaran THR 2021, Kemenaker mengumpulkan kepala dinas ketanagakerjaan (disnaker) provinsi seluruh Indonesia secara virtual pada Jumat (7/5).

Haiyani menyebut keberadaan pengawas ketenagakerjaan dan mediator memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja/buruh terselesaikan.

Menurutnya, tugas mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang dibayarkan. Sedangkan, pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.

"Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam hal ini," pungkas Haiyani. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Setelah Idulfitri, Peredaran Uang Elektronik Alami Kenaikan

👤Fetry Wuryasti 🕔Selasa 22 Juni 2021, 13:55 WIB
Di lain sisi, pelambatan terjadi pada mayoritas komponen M1 dan uang kuasi. Adapun M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan...
 ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Teten Masduki Keluhkan Biaya Sertifikasi UMKM dari Badan POM

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 22 Juni 2021, 13:33 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa biaya sertifikasi izin edar produk dari Badan POM masih terlampau...
ANTARA

Jadi Dewan FAO, Momentum RI Perkuat Ketahanan Pangan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 22 Juni 2021, 13:30 WIB
Dengan menjadi anggota dewan FAO, Indonesia dapat membuka peluang besar untuk melakukan koreksi sekaligus berkontribusi pada kebijakan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jakarta sedang tidak Baik-Baik Saja

SEPEKAN ini warga Ibu Kota mengalami kecemasan akibat meningkatnya kembali kasus positif covid-19 secara signifikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya