Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusida) Jawa Barat menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Penjajakan kerja sama itu dilakukan dalam rangka mencetak petani milenial.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Ahmad Hadadi menerangkan, sejauh ini ada beberapa peran strategis yang diemban lembaganya di antaranya adalah peran perpustakaan dalam membangun daerah.
"Perpustakaan juga sebagai pusat ilmu pengetahuan yang mampu mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi berbasis literasi serta sebagai pusat kebudayaan berupa pemajuan dan pelestarian budaya," kata Ahmad pada acara brain storming virtual melalui aplikasi Zoom bertema "Penjajagan Kerja Sama Optimalisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," Selasa (27/4).
Ahmad melanjutkan saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tengah bertransformasi berbasis inklusi sosial. Dalam koteks itu, Ahmad menegaskan jika lembaganya tengah fokus mendapatkan akses bahan bacaan.
"Kami ingin bertranformasi, sehingga perpustaakanan hadir dalam rangka membangkitkan literasi masyarakat yang memiliki kompetensi bersifatnya teknis. Kami ingin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Ahmad.
Menurutnya dengan memanfaatkan teknologi digital Provinsi Jawa Barat sukses mencetak petani milenial. Ahmad menegaskan jika salah satu tanggung jawab lembaganya adalah mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Kami bertanggungjawab akan hadirnya perpustakaan di tengah masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi, khususnya dalam ketahanan pangan dan menciptakan petani milenial," tegas Ahmad.
Ditambahkannya networking juga dijalin dengan perpustakaan di seluruh Jawa Barat. Termasuk mendorong hadirnya perpustakaan digital. "Kami akan membenahi diri. Kami tengah mengumpulkan bahan buku yang kontennya pertanian. Tak hanya tanaman pangan, tapi juga peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan. Perpus akan hadir di desa," papar Ahmad.
Akses ke daerah terpencil di Jawa Barat pun telah disiapkan melalui motor roda tiga agar masyarakat di pedesaan tetap bisa mengakses ilmu pengetahuan secara aktif.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi dalam kesempatan yang sama mengaku menyambut gembira rencana yang telah digagas oleh Dispusida Jabar.
"Tentu saya sangat setuju ditindaklanjuti kerja sama kita ini. MoU sudah dijalin antara Pak Menteri Pertanian dengan Gubernur Jabar. Nanti PKS-nya bisa kita eksekusi bersama-sama. Mengenai bahan literasi kami siap," ujar Dedi.
Ia menilai antara Dispusida Jabar dan lembaganya memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan SDM profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa enterpreneur. "Kami ruang lingkupnya pertanian, Dispusida Jabar seluruhnya. Kalau kita kerja sama, tenaga dan energi kita berlipat-lipat. Outputnya sangat signifikan," tegas Dedi.
Pada kesempatan itu, Dedi memaparkan program BPPSDMP Kementan yang sejalan dengan Dispusida Jabar. Dijelaskannya, FAO dan WHO sudah memperingatkan kepada negara-negara di dunia agsr waspada terhadap situasi pascapandemi. "Beberapa negara di Asia Tenggara akan mengalami krisis pangan yang disebabkan kemarau, kebanjiran dan lainnya. Kita harus antisipasi untuk menghadapi situasi sulit setelah Covid-19," papar Dedi.
Dalam konteks pertanian di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya dari yang diprediksi oleh FAO dan WHO. Anomali itu berupa terus bergerak positifnya sektor pertanian meski di masa pandemi Covid-19. "Saat Covid-19 ternyata PDB sektor pertanian itu tumbuh menggeliat positif. PDB nasional minus 4,19 persen. Sementara PDB pertanian 16,24 persen positif. Sektor lain terpuruk lebih dari 20 persen. Ini menunjukkan bahwa saat terjadinya Covid-19, sektor pertanian berhasil meningkatkan produksi," ujar Dedi.
Begitu pula halnya dengan impor sektor pangan yang tumbuh cukup baik. Jika pada tahun 2019 nilai impor sektor pertanian Indonesia sebesar Rp390,16 triliun, maka pada tahun 2020 nilainya melonjak menjadi Rp450,79 triliun. "Itu terjadi pada Januari-Desember 2019-2020. 91 persen lebih ekspor dari sektor perkebunan. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani juga naik.
"NTP kita naik 0,38%. NTP Desember 2020 103,25 dibanding NTP 2020 November sebesar 102,86. Nilai tukar usaha petanian Desember 2020 sebesar 104,00 atau naik 0,68%," urai dia.
Salah satu program yang tengah digenjot adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, pertanian rendah biaya, mekanisasi dan research, dan ekspansi pertanian.
Langkah pertama, dalam upaya peningkatan kapasitas produksi salah satunya dengan cara melakukan pengembangan lahan rawa di Kalteng seluas 164.598 hektare serta perluasan areal tanam baru sebesar 250 ribu hektare.
Langkah kedua yakni diversifikasi pangan lokal. Ketiga yakni penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Keempat yakni pengembangan pertanian modern dan terakhir gerakan tiga kali ekspor.
"Kami juga memiliki program ketahanan pangan. Ada juga Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S). Ini akan menghasilkan SDM pertanian yang profesional, berdaya saing dan berjiwa enterpreneur. Program teknisnya adalah P4S sebagai pengerak pengusaha pertanian milenial, penumbuhkembangan pengusaha pertanian serta magang dan pendampingan," tutur Dedi.
Program magang petani milenial di antaranya dikirim ke beberapa negara seperti Jepang, Australia, Thailand, Taiwan, Belanda, dan lainnya. "Ada juga Pertanian Masuk Sekolah (PMS). Anak-anak kita harus dibekali ilmu pertanian. Lalu program Family Farming dan Urban Farming serta program lainnya yang bisa dikerjasamakan," imbuh Dedi.(RO/OL-09)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
IPI dan Neliti.com sepakat untuk memperluas akses terbuka pengetahuan, meningkatkan literasi dan inovasi, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan pengetahuan Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana melontarkan kritik keras terhadap buruknya layanan digital dan memprihatinkannya kondisi fisik perpustakaan di Indonesia.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
Kondisi perpustakaan daerah serta layanan digital nasional menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
Pemanfaatan teknologi imersif dalam layanan kepustakaan merupakan terobosan penting yang jarang dilakukan oleh institusi publik.
Tata kelola data terbuka, literasi digital, dan tanggung jawab etis dalam pemanfaatan AI di institusi pendidikan tinggi menjadi sorotan dalam konferensi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved