Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menargetkan peniadaan impor pada bahan bakar minyak (BBM) pada 2030. Pasalnya, Indonesia mesti menerapkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bauran energi nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Sidang Paripurna ke-5 Dewan Energi Nasional (DEN) yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (20/4). "Kita sekarang masih impor BBM dan LPG. Di 2030, kami menargetkan tidak ada impor BBM dan diupayakan juga untuk tidak lagi melakukan impor LPG," tegas Arifin dalam keterangan pers.
"Arahan Bapak Presiden, DEN dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan masuk ke arah green economy. Negara-negara maju sudah menuju ke arah sana dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan," ucapnya.
Demikian juga dengan penyediaan BBM satu harga yang diutarakan Arifin akan terus dilakukan agar bisa dinikmati oleh rakyat di pelosok Tanah Air. "(Program-program) ini bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah-daerah tersebut," jelasnya.
Selain itu, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT pada 2025 mencapai 24 ribu megawatt (MW). Selanjutnya, pada 2035 diproyeksikan ada penambahan pembangkit listrik EBT sebesar 38 ribu MW dari kapasitas terpasang saat ini. (OL-14)
MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla alias JK menilai serangan Amerika Serikat - Israel terhadap Iran akan mengerek harga minyak dunia menjadi naik. Dampaknya terhadap Indonesia kenaikan BBM
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved