MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinergi antara kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum merupakan hal penting dalam pencegahan korupsi. Sejalan dengan itu, penguatan aparatur pengawas internal (APIP) juga perlu dilakukan guna mencegah terjadinya praktik korupsi.
Hal itu kian mendesak lantaran dalam satu tahun terakhir keuangan negara mengalami banyak penyesuaian demi menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Itu dapat menjadi celah bagi pemilik kewenangan yang tak bertanggung jawab karena berpotensi untuk melakukan korupsi.
“APBN di dalam menangani pandemi covid-19 dan untuk memulihkan perekonomian memiliki beberapa risiko. Seluruh upaya yang dilakukan dengan mengugnakan keuangan negara maupun peraturan-peraturan bisa saja disalahgunakan dan memunculkan tindakan-tindakan kriminal atau fraud,” tuturnya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 secara daring, Selasa (13/4).
Sri Mulyani menambahkan, salah satu permasalahan yang menahun terjadi dan belum tertangani dengan baik ialah terkait penggunaan data bantuan sosial. Selain data yang tidak akurat, tindakan penggunaan data fiktif dan duplikasi penerima kerap menjadi momok bagi pengambil kebijakan.
Apalagi di masa pandemi ini pemerintah gencar menyalurkan ragam bantuan sosial untuk mendukung masyarakat terdampak pandemi. Amat disayangkan bila penerima bantuan bukan merupakan individu maupun keluarga yang semestinya tidak menerima bantuan sosial. Hal itu menurut Sri Mulyani, perlu untuk terus dimonitor, dan diawasi agar dampak dari risikonya bisa diminimalisasi.
“Sinergi yang dilakukan pemerintah, Kementerian Keuangan dan seluruh kementerian/lembaga serta aparat penegak hukum, termasuk KPK, menjadi sangat penting selain kita akan terus memperkuat dan mendayagunakan aparat pengawas internal di masing-masing kementerian/lembaga,” jelas Sri Mulyani.
Dia juga menekankan agar pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya slogan semata. Tindakan nyata dan komitmen untuk memegang nilai integritas yang tinggi perlu untuk diwujudkan. Sebab, pemberantasan korupsi tidak melulu soal penangkapan koruptor, tapi berkenaan pula dengan edukasi, komunikasi, dan tata kelola bernegara yang baik.
“Mencegah dan membangun sistem yang anti-koruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalakan menjadi sebuah bangsa yang berpendapatan tinggi bermartabat dan tentu memiliki kesejahteraan yang adil,” imbuh Sri Mulyani.
“Berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan, pencegahan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat serta pemangku kepentingan memiliki andil yang penting di dalam pendidikan antikorupsi. Membangun sebuah integritas, kejujuran, dan terus membangun sistem yang bisa mendeteksi, serta robust dan dini akan perlakuan koruptif yang dilakukan oleh siapa saja,” pungkasnya. (E-3)
