Senin 12 April 2021, 14:30 WIB

Kemenaker Minta Pengusaha Bayar THR paling Lambat H-7

M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi
Kemenaker Minta Pengusaha Bayar THR paling Lambat H-7

MI/Rommy Pujianto.
Ilustrasi.

 

DENGAN roda perekonomian yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta tunjangan hari raya (THR) keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba.

"Kami mohon kerja sama kepada kepala daerah untuk memastikan membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila belum mampu memberi THR, lakukan dialog untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan dengan kekeluargaan disertai itikad baik," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Senin (12/4).

Kesepakatan dilakukan secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021 pekerja/buruh berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Dirinya menekankan bahwa kesepakatan perusahaan dengan pekerja/buruh tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan, dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kepala daerah diminta menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan 2021 dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan dan melaporkan kepada Kemnaker. "Membentuk pos komando pelaksana tunjangan hari raya 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Selanjutnya melaporkan data pelaksanaan THR 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kemnaker," ucapnya.

Ida menyampaikan saat ini pihaknya telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2021 di pusat yang perlu diikuti daerah. Sasarannya, pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan tertib dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. (OL-14)

Baca Juga

Antara/Galih Pradipta

Cegah Klaster Perkantoran, Kebijakan WFH Perlu Diperluas

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 16 Mei 2021, 22:30 WIB
"Kebijakan itu merupakan antisipasi klaster perkantoran akibat dari libur lebaran dan tidak ditutupnya tempat...
Antara

KLHK Pilih 21 Nominator Penerima Penghargaan Kalpataru 2021

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 16 Mei 2021, 16:23 WIB
Penghargaan kalpataru memiliki 4 kategori, yaitu Perintis Lingkungan, Pengabdi Lingkungan, Penyelamat Lingungan dan Pembina...
Antara

H+1 Lebaran, 95.477 Kendaraan Masuk ke Jakarta

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Minggu 16 Mei 2021, 14:02 WIB
Jumlah itu mengalami penurunan hingga 25,5% dari lalu lintas normal yang mencapai 128.126...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Optimalkan Potensi Zakat, Ekonomi Bergerak

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021 yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya