Perbankan Jangan hanya Cari Untung lewat SBN dan Abaikan UMKM

PEMERINTAH mengumumkan akan menaikkan rasio kredit UMKM dari 18%-20% menjadi 30% dari total kredit nasional. Hal ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari pemerintah untuk memajukan UMKM nasional yang didukung dengan peningkatan pinjaman dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta untuk kredit tanpa jaminan.

Akan tetapi hal ini sulit dijalankan jika tidak diberlakukan aturan pendukungnya dan infrastruktur implementasinya tidak disiapkan. Menurut Sekjen PKPBerdikari Osmar Tanjung, perbankan di tengah pandemi covid-19 bermain aman di tempat yang terang benderang dengan ramai-ramai menggelontorkan uang untuk membeli surat berharga nasional (SBN), dengan bunga yang menjanjikan 6%-7%.

Perbankan 'takut' mengambil risiko menggelontorkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah memang itu maksud dan tujuan didirikan perbankan di Indonesia yang berasaskan Pancasila?

Di lain hal, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada perbankan, semisal pajak dengan syarat tertentu. Syarat tersebut seperti memenuhi portofolio pembiayaan untuk UMKM 30% dari total kredit setiap bank. Jika tidak, perbankan akan tetap cenderung bermain aman dengan terus membeli SBN yang zero risk.

Dari data yang ada, pada 2019 SBN yang dimiliki perbankan sebesar Rp581 triliun. SBN naik lebih dari dua kali lipat pada 2020 menjadi Rp1.375 triliun. Seharusnya perbankan tidak hanya membeli SBN secara besar-besaran, tetapi juga meningkatkan penyaluran kreditnya ke UMKM. Ini karena dengan pembelian SBN oleh perbankan tidak menimbulkan multiplier yang besar dibandingkan dengan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Pembelian SBN oleh perbankan semata-mata mencari profit di tengah pandemi covid-19 dipandang tidak bijak di tengah krisis ekonomi. Perbankan, tambah Osmar, terutama kelompok Himbara, juga punya tugas sosial dan tugas turut menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa. Bagi Osmar, yang juga mantan Sekjen Seknas Jokowi, poin utama dari arahan Presiden Jokowi pada ratas barusan yakni menyalurkan bantuan modal ke usaha mikro dan kecil segera, dampingi mereka, dan bangkitkan ekonomi nasional.

Segera menyiapkan infrastruktur percepatan kebangkitan ekonomi nasional. Jangan lagi melempar diskursus yang tidak produktif. Kerjakan saja tupoksi masing-masing kementerian dengan amanah. "Jika tidak, saya akan ganti menteri-menterinya. Kira-kira begitu bacaan saya dari gestur dan makna yang terkandung dari perintah Presiden Jokowi pada ratas terkait UMKM," tutup Osmar. (RO/OL-14)