Hadirnya LPI Peluang Bagi Dunia Usaha

KEHADIRAN Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan peluang bagi dunia usaha. Kalangan dunia usahan bisa ikut serta membangun infrastruktur dan mendorong ekonomi Indonesia.

"LPI ini memberikan sebuah peluang bagi entitas usaha untuk turut serta melakukan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang akan datang," ujar Ketua Komisi Tetap Kebijakan Strategis Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohammed Ali Berawi, dalam webinar bertajuk Peluang, Tantangan, dan Masa Depan Investasi di Indonesia Pascapembentukkan LPI, Rabu (31/3).

Berawi menambahkan, LPI harus komitmen dengan filosofi pembentukkannya, yakni mengedepankan kepentingan nasional dan mendorong dunia usaha dari skala mikro hingga besar untuk terlibat dalam pembangunan negeri.

"Karena keberpihakan negara terhadap perkembangan industri konstruksi dan industri infrastruktur sangat dibutuhkan," tuturnya.

Bermitra dengan dunia usaha dalam negeri melalui penyeragan aset negara sebagai alat investasi, sambung Berawi, bukan hal yang tabu. Apalagi bila minat pelaku usaha dalam negeri tinggi untuk berinvestasi pada salah satu aset negara. Oleh karenanya, amat disayangkan bila LPI mengabaikan landasan filosofi tersebut.

Namun, hal itu bukan berarti LPI tidak diperkenankan untuk bermitra dengan investor asing. Hal itu tetap diperlukan, tapi lembaga anyar harus pandai memilah mana investor potensial yang mampu memberi nilai tambah pada aset negara.

"Kalau investasi di luar negeri pun masuk yang kita butuhkan itu adalah bagaimana dia mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur," terang Berawi.

Lebih lanjut, dia bilang, LPI juga perlu mengantisipasi segala risiko kelembagaan yang akan muncul di kemudian hari. Tantangan yang paling utama ialah menyangkut kebijakan politik pemerintah di masa mendatang.

Sebab, bukan tidak mungkin visi dan misi yang dibawa LPI akan berubah, atau bahkan hilang total ketika terjadi perubahan struktur pemerintahan. Berawi bilang, LPI harus bisa menyiasati hal itu dengan tetap mengedepankan kepentingan publik dan optimalisasi pelayanan. (OL-13)