Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan peraturan presiden atau perpres soal larangan mudik lebaran secara nasional agar efektif diterapkan.
Menurutnya, saat pelarangan mudik lebaran pada tahun lalu hanya berdasar Peraturan Menteri Perhubungan, dinilai tidak optimal karena tidak ada paksaan Polri harus bekerja keras mengawasi ketat soal mobilitas warga saat mudik.
"Apalagi tidak ada dukungan dana tambahan dari instansi terkait. Oleh sebab itu, terbitkan Peraturan Presiden tentang pelarangan mudik lebaran 2021. Supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam pelaksanaan pelarangan mudik lebaran 2021 dapat bekerja maksimal," jelas Djoko dalam keterangannya, Minggu (28/2).
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata ini berpendapat, semestinya Presiden Jokowi dapat turun langsung ikut menangani dan memantau. Kalau tidak ada perintah langsung dari kepala negara, lanjut Djoko, dikhawatirkan larangan mudik itu tidak digubris banyak orang.
Bercermin pada libur panjang sebelumnya dan libur lebaran tahun lalu, Djoko mempredisi larangan mudik akan terulang kembali. Di mana, masyarakat punya banyak cara agar bisa mudik ke daerah asal atau yang dituju.
Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan. Masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam. Kendaraan truk diakali dapat digunakan mengangkut orang. Mudik dengan motor bisa dilakukan," jelasnya.
Djoko menyinggu soal data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah pada saat musim pelarangan mudik lebaran 2020, sebanyak 1.293.658 orang masuk ke Jawa Tengah.
Djoko juga mengatakan, keputusan pelarangan mudik berdasarkan, di mana setiap kali selesai liburan panjang, angka penularan covid-19 disebut meningkat.
Jika tidak dilarang, susah dibayangkan jutaan manusia mudik seperti tidak ada pandemi dan pasti juga nantinya akan ada ledakan penderita Covid baru pasca lebaran dan hal ini jugalah secara psikologis akan membuat menurunkan kepercayaan (low trust) terhadap vaksinasi," pungkasnya. (OL-8)
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Angka kecelakaan lalu lintas pada masa Lebaran 2025 tercatat sebanyak 4.640 kecelakaan atau turun sebesar 34,31% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
MENJELANG akhir masa arus balik lebaran 2025 ini Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mencatat konsumsi Pertamax melonjak signifikan sebanyak 77%.
Biaya dan moda transportasi yang semakin beragam dan terjangkau juga turut mengubah pola mudik di masyarakat.
SURVEI yang dilakukan Next menunjukkan hampir 90 persen penumpang mengaku puas dengan pelayanan PT Kereta Api Indonesia atau KAI selama arus mudik Lebaran 2025.
DINAS Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Depok, Jawa Barat, mengangkut ribuan ton lebih sampah dari 11 wilayah kecamatan selama momen mudik dan libur lebaran 2025.
Jumlah itu disebut mengalami penurunan sebesar 25,76% dari data tahun 2024 pada periode yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved