Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan tiga hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi disrupsi digital yang saat ini sudah terakselerasi lewat pandemi covid-19.
Pertama, menurutnya, infrastruktur digital Indonesia harus dipastikan mumpuni untuk menghadapi transformasi digital. Pasalnya, saat ini infrastruktur digital hanya mumpuni di kota besar.
"Barangkali kalau di Jakarta kita merasa tidak terdisrupsi (digital) karena mungkin black spot sangat sedikit. Tapi kalau keluar dari Jakarta, masih banyak pembangunan infrastruktur (digital). Konektivitas menjadi sangat penting. Bagaimana supaya kita melakukan koneksi seluruh desa, sekolah, puskesmas, pesantren, usaha kecil supaya masuk infrastruktur digital, menikmati akses teknologi digital. Itu menjadi prioritas kita di 2021 dan anggaran khusus membangun konektivitas, membangun berapa ribu BTS dan 20 ribu lebih desa yang belum terkoneksi," ungkapnya dalam Webinar Katadata bertajuk Indonesia Data and Economic Conference 2021, Selasa (23/3).
Kedua, lanjut Sri Mulyani, ialah permasalahan regulasi. Dia mengatakan harus ada perlindungan dan keselamatan dari data yang akan digunakan untuk transformasi digital.
"Orang kalau submit nama, umur, punya darah tinggi, dan lainnya itu kan data privat. Apakah akan diproteksi data itu? Siapa yang mengelolanya? Bagaimana pengelolaannya dan safety-nya? Jangan lupa AS itu dibobol data ASN mereka. Inggris data kesehatan atau kalau di kita semacam BPJS mereka dibobol juga. Singapura juga data kesehatan dibobol hacker. Jadi ini sesuatu regulatory safety dan lainnya," kata Sri Mulyani.
Ketiga, sumber daya manusia (SDM) yang dikatakan harus melek digital. Menurutnya, saat ini tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah.
Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat bersaing pasca-covid-19 dan bisa beradaptasi, persiapan SDM yang memiliki skill sangat dibutuhkan untuk menyambut digitalisasi.
"Kita perlu melakukan investasi di SDM untuk membuat mereka menjadi sangat ready. Post covid-19 prediksi dari kami akan terjadi gap, SDM yang unskill, less educated, dan ini masih banyak karena tenaga kerja kita didominasi pendidikan SMP ke bawah dengan mereka yang skill educated. Dengan disrupsi digital itu terjadi widening gap. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Jadi prediksi mengenai the new challenge post covid yaitu terjadinya digital divide within one country dan juga dalam hal ini disparitas pendapatan kemungkinan juga akan terjadi," pungkasnya. (OL-14)
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi.
Peran AI sebagai intelligent trust, bukan pengganti tanggung jawab manusia, melainkan alat untuk memperkuat transparansi, keadilan distribusi, dan pengambilan keputusan beretika.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved