Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan membenahi pendataan ekspor produk halal. Hal ini sebagai respons dari permintaan Pengurus Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) soal mekanisme pendataan produk halal.
"Saya minta dibuat satu diskusi khusus dengan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) merapatkan soal pencatatan ini (data ekspor produk halal)," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam keterangannya dikutip dari laman Kominfo, Jumat (19/3).
Menurutnya, dengan pembenahan data eskpor produk halal, diyakini dapat mendongkrak peringkat RI dalam Laporan Global Islamic Economy 2020 soal ekspor produk makanan minuman halal. Saat ini disebutkan Indonesia berada di peringkat keempat.
"Saya minta (adanya) teknis pencatatannya bagaimana, siapa yang harus melakukan itu. Padahal kalau betul-betul dicatat, kita (bisa) justru nomor satu (ekspor produk halal)," jelas Wapres.
Lebih lanjut Ma'ruf menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendorong industri produk halal melalui kebijakan pembentukan kawasan industri halal dengan sistem one stop service untuk proses sertifikasi halal. Pemerintah akan menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar bisa terintegrasi dalam proses sertifikasi tersebut.
"Nanti kami ingin layanan menyangkut sertifikasi halal supaya one stop service supaya nanti berintegrasi. Jadi semua urusan diselesaikan di tempat itu. Itu yang sedang kami upayakan," urai Ma'ruf.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengungkapkan pihaknya mengusulkan penambahan kolom halal dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) Bea Cukai. Dengan demikian, ucapnya, Badan Pusat Statistik (BPS) bisa mengklasifikasikan produk-produk ekspor tersebut berdasarkan halal dan nonhalal.
"Kalau dalam form PEB itu ada kolom halal dan nonhalal, langsung tercatat besaran produk halal kita yang diekspor dan mau tak mau itu juga akan tercatat di Global Islamic Economy," kata Adhi.
"Kontribusi kita (industri makanan minuman) terhadap ekspor tinggi. Tahun lalu, ekspor kita mencapai US$31 juta. Perkiraan kasar, kalau 80%-nya saja halal, nilai kita US$24 juta lebih,” pungkasnya. (OL-14)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1).
Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke IKN Kalimantan Timur meninjau fasilitas pendidikan dan pasar, masyarakat antusiasi berfoto dengan Gibran di IKN
Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh warga, para pelancong, hingga pengemudi ojek daring (online) yang berada di area stasiun.
LPEU MUI meluncurkan Program Perumahan Merah Putih, sebuah skema hunian berbasis syariah yang ditujukan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
MUI menilai perbedaan awal Ramadan 1447 H wajar secara teologis. Negara berwenang menetapkan melalui Sidang Isbat agar umat Islam seragam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menyebut awal Ramadan 1447 Hijriah kemungkinan besar akan mengalami perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan gedung baru Majelis Ulama Indonesia akan dibangun di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang berada di kawasan Bundaran HI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved