Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PEMERINTAH akan membenahi pendataan ekspor produk halal. Hal ini sebagai respons dari permintaan Pengurus Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) soal mekanisme pendataan produk halal.
"Saya minta dibuat satu diskusi khusus dengan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) merapatkan soal pencatatan ini (data ekspor produk halal)," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam keterangannya dikutip dari laman Kominfo, Jumat (19/3).
Menurutnya, dengan pembenahan data eskpor produk halal, diyakini dapat mendongkrak peringkat RI dalam Laporan Global Islamic Economy 2020 soal ekspor produk makanan minuman halal. Saat ini disebutkan Indonesia berada di peringkat keempat.
"Saya minta (adanya) teknis pencatatannya bagaimana, siapa yang harus melakukan itu. Padahal kalau betul-betul dicatat, kita (bisa) justru nomor satu (ekspor produk halal)," jelas Wapres.
Lebih lanjut Ma'ruf menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendorong industri produk halal melalui kebijakan pembentukan kawasan industri halal dengan sistem one stop service untuk proses sertifikasi halal. Pemerintah akan menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar bisa terintegrasi dalam proses sertifikasi tersebut.
"Nanti kami ingin layanan menyangkut sertifikasi halal supaya one stop service supaya nanti berintegrasi. Jadi semua urusan diselesaikan di tempat itu. Itu yang sedang kami upayakan," urai Ma'ruf.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengungkapkan pihaknya mengusulkan penambahan kolom halal dalam pemberitahuan ekspor barang (PEB) Bea Cukai. Dengan demikian, ucapnya, Badan Pusat Statistik (BPS) bisa mengklasifikasikan produk-produk ekspor tersebut berdasarkan halal dan nonhalal.
"Kalau dalam form PEB itu ada kolom halal dan nonhalal, langsung tercatat besaran produk halal kita yang diekspor dan mau tak mau itu juga akan tercatat di Global Islamic Economy," kata Adhi.
"Kontribusi kita (industri makanan minuman) terhadap ekspor tinggi. Tahun lalu, ekspor kita mencapai US$31 juta. Perkiraan kasar, kalau 80%-nya saja halal, nilai kita US$24 juta lebih,” pungkasnya. (OL-14)
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar abbas, mengatakan bahwa warga negara Indonesia benar-benar kehilangan dengan meninggalnya Kwik Kian Gie.
Fenomena sound horeg harus dilihat dari dampak yang ditimbulkan apakah itu baik atau merugikan masyarakat.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved