Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PEMERINTAH mengantongi dana sebesar Rp18,9 triliun dari hasil lelang tujuh Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan pada Selasa (16/3) dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp40,085 triliun.
Ketujuh seri SUN yang dilelang yakni SPN03210616 (new issuance), SPN12220303 (reopening), FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (reopening), FR0083 (reopening) dan FR0089 (reopening) dengan sistem lelang Bank Indonesia.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan dalam keterangan resmi mengatakan, penawaran yang masuk pada lelang kali ini lebih rendah dari lelang sebelumnya. Tapi penawaran sebesar Rp40,085 triliun itu masih lebih tinggi dari yang disampaikan dalam rencana lelang.
"Rendahnya penawaran tersebut sudah diprediksi mengingat adanya faktor eksternal yang membuat investor masih wait and see, yaitu kebijakan yang akan diambil oleh bank sentral Amerika Serikat dalam Federal Open Market Committee (FOMC) meeting tanggal 16-17 Maret 2021 terkait volatilitas yield UST," kata Deni.
Dia menambahkan, dana sebesar Rp18,9 triliun yang dimenangkan dari tujuh lelang SUN itu memiliki bid to cover ratio sebesar 2,12 kali. Sesuai dengan komitmen pemerintah menjaga tingkat imbal hasil SUN yang wajar di pasar sekunder.
Baca juga : Aktif di Pasar Obligasi,BRI Konsisten jadi The Best Primary Dealer
Adapun seri SUN yang paling diminati dalam lelang itu ialah FR0087 tenor 10 tahun dengan jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp12,9 triliun dengan proporsi investor asing sebesar 22,5%. Seri FR0087 tersebut dimenangkan sebesar Rp7,25 triliun dan merupakan seri terbesar yang dimenangkan pada lelang hari ini.
"Dengan kondisi pasar saat ini, minat investor asing masih cukup besar. Dari keseluruhan incoming bids yang masuk, proporsi investor asing sebesar 18,2% atau meningkat dari lelang sebelumnya yang hanya sebesar 11,1% dari total bid," terang Deni.
Pemerintah, tambahnya, akan melaksanakan lelang SUN tambahan (Green Shoe Option/GSO) pada tanggal 17 Maret 2021. Lelang GSO memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan seri Obligasi Negara dan imbal hasil (Weighted Average Yield) yang sama dengan hasil lelang hari ini.
Adapun seri yang ditawarkan dalam lelang tambahan tersebut yakni FR0086 (reopening), FR0087 (reopening), FR0088 (reopening), FR0083 (reopening), dan FR0089 (reopening).
Deni bilang, ketentuan dan persyaratan pelaksanaan lelang Greenshoe Option mengikuti ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dan PMK 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. (OL-7)
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved