Perlu Duduk Bersama Siapkan Road Map IHT

PEMERINTAH   sebaiknya segera memberikan kepastian hukum bagi investasi dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) di Tanah Air.

Investasi di sektor IHT selain  padat modal juga padat karya alias menyerap jutaan  tenaga kerja. Jika tidak ada kepastian hukum dan tidak ada perlindungan dari pemerintah, cepat atau lambat, sektor IHT akan gulung tikar, iklim bisnis dan perekonomian menjadi semakin memburuk.

"Yang terjadi kemudian, melimpahnya rokok import dan illegal.  Itu berarti kerugian besar bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat. Selain kehilangan pendapatan negara yang jumlahnya ratusan triliun setiap tahun. Jutaan tenaga kerja juga akan kehilangan pekerjaan," ujar Wakil Ketua Umum Forum Masyarakat industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Ahmad Guntur kepada wartawan di Jakarta, kemarin. 

Padahal, lanjut Guntur, di masa resesi ekonomi seperti saat ini,  pemerintah dan masyarakat membutuhkan jutaan lapangan pekerjaan dan kehadiran industri padat modal dan padat karya untuk menggerakan perkeknomian masyarakat, sekaligus mengatasi kelesuan ekonomi. 

“Kepastian hukum dan perlindungan industri dari pemerintah sangat penting dalam menjalankan bisnis industri rokok di Tanah Air.“  

Menurut Guntur, kurang pas  jika pemerintah hanya mementingkan atau memperhatikan penarikan cukai rokok, sementara perlindungan hukum dan kepastian berusaha industrinya tidak diperhatikan. 

Oleh karena itu, kata Guntur, pemerintah perlu segera membuat road map atau peta jalan IHT di Tanah Air selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhatikan suara dan kepentingan pelaku industri rokok dan masyarakat petani tembakau. 

“Road map atau peta jalan  sangat penting untuk melindungi keberlangsungan industri rokok Nasional," tegasnya. (RO/E-1)