Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan UMKM perlu didorong dan diperkuat sebagai daya dukung perekonomi Indonesia. Dukungan tersebut harus dilakukan baik dalam keadaan pandemi maupun jangka menengah panjang untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan ada empat hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat UMKM di Indonesia. Pertama, dengan melakukan pemberdayaan UMKM.
"Dalam artian bagaimana kita memberikan kewirausahaan, batuan teknis, baik produksi, keuangan, tata buku, akuntansi maupun pemasaran. Daya juang UMKM tidak perlu diragukan lagi, tapi tentu saja kita harus dukung kemampuan kewirausahaan mereka. Dari produksi, bagaimana menstandarisasi produk, dari pengelolaan keuangannya agar betul-betul bisa mendukung pengembangan, demikian juga dari sisi pemasaran baik dalam negeri dan luar negeri," ungkap Perry dalam webinar Penguatan UMKM Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional, Rabu (10/3).
Kedua, lanjut Perry, UMKM harus diberikan dukungan terhadap akses keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar UMKM bisa masuk dalam industri jada keuangan baik itu perbankan dan industri keuangan non bank.
"Dalam akses keuangan itu menjadi sangat penting. Bagaimana mereka bisa menjadi bankable. Termasuk literasi keuangan juga harus dilakukan agar mereka bisa menjadi inklusi keuangan," kata Perry.
Baca juga: UMKM Berpotensi Untung dari Perpres 10/2021
Hal ketiga yang tak kalah penting yakni digitalisasi. Pasalnya, di tengah pandemi akseptasi masyarakat untuk transaksi digital seperti e-commerce, fintech maupun digital banking sangat tinggi. Menurut Perry, di sini BI berperan melalui digitalisasi sistem pembayaran.
"Kita sudah luncurkan QRIS. Insya Allah tahun 2019 kita sudah 5,8 juta (merchant), 2020 6,3 juta dan tahun ini 12 juta merchant yang sebagian besar hampir seluruhnya UMKM terigestrasi secara nasional, tersambung menjadi merchant di market place, fintech maupun digital banking," tuturnya.
"Kami juga sedang menyambungkan digital banking dengan fintech melalui standarisasi open API, sehingga service yang diberikan digital banking dan fintech bisa terstandarisasi seperti QRIS sehingga jangkauannya semakin luas untuk bisa mendigitalisasikan UMKM. Kita juga akan membangun fast payment 24 hour langsung secara real time, jadi akan dipercepat pembayaran ini tidak harus menunggu berhari hari," lanjut Perry.
Keempat atau terakhir ialah memperluas dan memperbanyak pemasaran UMKM. Untuk mendukung hal ini, sejak Agustus 2020, pemerintah dan BI sudah mendukung penuh Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
"Setiap bulan kita lakukan Gernas BBI. Tahun ini diperkuat lagi, setelah bulan lalu di Toba Sumatra Utara, nanti kita akan adakan Belanja Produk Indonesia yang kita pusatkan di Nusa Tenggara Barat," pungkasnya.(OL-5)
Bank Indonesia dorong digitalisasi pembayaran lintas batas via CBDC & LCS untuk kurangi ketergantungan dolar. Simak analisis peluang dan tantangannya di sini.
Nilai tukar rupiah melemah ke 16.892 per dolar AS dipicu eskalasi konflik Iran dan revisi outlook Fitch Ratings terhadap Indonesia menjadi negatif.
Di tengah meningkatnya ketegangan konflik Timur Tengah, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus memantau dinamika pasar keuangan secara cermat dan merespons secara tepat guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah konflik Timur Tengah.
ESKALASI konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat ke Iran memicu sentimen risk off di pasar keuangan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved