Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan alasan dirinya menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama (Komut) merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Erick mengatakan, figur Said Aqil diyakini dapat diterima banyak pihak dan dipercaya menangani isu sosial. Menurutnya, isu pembangunan terkait dengan isu sosial yang berada di tengah masyarakat Tanah Air.
"Pak Said Aqil saya rasa figur yang bisa diterima sehingga pembangunan seperti LRT, sinkronisasi kereta Jakarta-Bandung, sinkronisasi kereta api dengan MRT, isu sosialnya ini bisa dilakukan," kata Erick di Jakarta, Kamis (4/3).
Dalam menjalankan roda bisnis KAI, Erick menyebut, Said Aqil akan ditemani dengan sosok komisaris lain yang dianggap memiliki pengalaman luas dalam bidang yang bermacam-macam. "Pak Said Aqil juga didampingi juga komisaris yang punya track record yang baik di bidang lain," ucap Erick.
Erick pun menyamakan pengangkatan Said Aqil seperti pengangkatan Chandra Hamzah di Bank Tabungan Negara (BTN) yang memiliki background yang berbeda. Chandra diketahui memiliki rekam jejak sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011.
"Kita bisa melihat figur beliau untuk menangani kasus korupsi karena memang BTN (sempat) ada kasus korupsi. Jadi masing-masing komut punya (latar belakang) beda-beda," pungkas Erick
Diketahui, pengangkatan Said Aqil sebagai Komut KAI berdasarkan salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021. Ketum PBNU itu menggantikan posisi Jusman Syafii Djamal. Adapun susunan Dewan Komisaris KAI menjadi Said Agiel Siradj, Pungky Sumadi, Cris Kuntadi, Freddy Harris, Riza Primadi, Rochadi, Diah Natalisa, dan Chairul Anwar. (OL-14)
PBNU meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Yayasan Muslim Sinar Mas atau YMSM menegaskan komitmennya melalui wakaf mushaf Alquran untuk masyarakat luas.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membeberkan alasan fundamental di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto melibatkan Indonesia dalam Board of Peace.
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan pesan mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved