Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan alasan dirinya menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama (Komut) merangkap Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Erick mengatakan, figur Said Aqil diyakini dapat diterima banyak pihak dan dipercaya menangani isu sosial. Menurutnya, isu pembangunan terkait dengan isu sosial yang berada di tengah masyarakat Tanah Air.
"Pak Said Aqil saya rasa figur yang bisa diterima sehingga pembangunan seperti LRT, sinkronisasi kereta Jakarta-Bandung, sinkronisasi kereta api dengan MRT, isu sosialnya ini bisa dilakukan," kata Erick di Jakarta, Kamis (4/3).
Dalam menjalankan roda bisnis KAI, Erick menyebut, Said Aqil akan ditemani dengan sosok komisaris lain yang dianggap memiliki pengalaman luas dalam bidang yang bermacam-macam. "Pak Said Aqil juga didampingi juga komisaris yang punya track record yang baik di bidang lain," ucap Erick.
Erick pun menyamakan pengangkatan Said Aqil seperti pengangkatan Chandra Hamzah di Bank Tabungan Negara (BTN) yang memiliki background yang berbeda. Chandra diketahui memiliki rekam jejak sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011.
"Kita bisa melihat figur beliau untuk menangani kasus korupsi karena memang BTN (sempat) ada kasus korupsi. Jadi masing-masing komut punya (latar belakang) beda-beda," pungkas Erick
Diketahui, pengangkatan Said Aqil sebagai Komut KAI berdasarkan salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021. Ketum PBNU itu menggantikan posisi Jusman Syafii Djamal. Adapun susunan Dewan Komisaris KAI menjadi Said Agiel Siradj, Pungky Sumadi, Cris Kuntadi, Freddy Harris, Riza Primadi, Rochadi, Diah Natalisa, dan Chairul Anwar. (OL-14)
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
KETUA Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan yang melaporkan ke polisi soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya, bukan perwakilan PBNU
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
Gus Yahya menghadiri dan mengawal langsung rangkaian kegiatan Napak Tilas Jejak Restu Pendirian NU yang menempuh rute Bangkalan-Jombang
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved