Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
UNTUK mempercepat pemulihan ekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melanjutkan sejumlah program, diantaranya Kartu Pra Kerja, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Program Padat Karya di berbagai kementerian dan lembaga di tahun ini.
Namun menurut pengakuan Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, untuk program padat karya sendiri, pihaknya tidak memfokuskan secara mendalam.
"Untuk program padat karya tidak terlalu besar, karena prioritas yang kita laksanakan adalah peningkatan kompetensi dan juga penguatan kewirausahaan," kata Anwar kepada Media Indonesia, Kamis (4/3).
Pihaknya juga bakal fokus pada pembinaan penempatan dan perlindungan kerja. Disatu sisi, Anwar menambahkan, Kemenaker akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengoptimalkan program padat karya tersebut.
"Meski demikian, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian PUPR dan lainnya untuk program padat karya kedepannya," jelasnya.
Baca juga : Bagi yang Ingin Berbisnis Saat Pensiun, Perhatikan Hal Berikut Ini
Sebelumnya, Menteri Ketenagkaerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pihaknya bakal terus mengoptimalkan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu cara menekan angka pengangguran.
Badan Pusat Statistik atau BPS pada (15/1) lalu mencatat, 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran imbas pandemi covid-19.
“Kemenaker akan terus melakukan peningkatan kompetensi melalui berbagai kegiatan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah pusat maupun daerah. Kami juga akan terus melakukan berbagai kegiatan perluasan kesempatan kerja,” kata Ida pada (17/2).
Ida menjelaskan, program pelatihan melalui di BLK tidak hanya untuk menyelesaikan masalah klasik ketenagakerjaan seperti daya saing dan produktivitas. (OL-7)
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pemerintah sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama kepada 2.450.068 pekerja per hari ini, Selasa (24/6).
KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kondisi ketenagakerjaan saat ini mengalami penurunan sehingga perlu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wirausaha.
Jika Anda merupakan HRD, pemilik perusahaan, atau staf administrasi yang ingin mengelola data tenaga kerja secara online, maka SIPP BPJS Ketenagakerjaan adalah solusi utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved