Senin 22 Februari 2021, 00:20 WIB

Airlangga Sebut 51% Izin Usaha Cukup Lewat OSS

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Airlangga Sebut 51% Izin Usaha Cukup Lewat OSS

Ilustrasi
Ilustrasi izin usaha

 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan 51% kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Hal ini seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam keterangan pers Kemenko Perekonomian pada Minggu (21/2) dijelaskan, cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).

Dari hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu Risiko Rendah (RR) sebanyak 707 (31,00%), Risiko Menengah Rendah (RMR) sebanyak 458 (20,09%), Risiko Menengah Tinggi (RMT) sebanyak 670 (29,39%), dan Risiko Tinggi (RT) sebanyak 445 (19,52%).

Baca juga : Banyak Perusahaan Dikhawatirkan Tutup Permanen Imbas Banjir

Berdasarkan hasil RBA tersebut, dijelaskan bahwa penerapan Perizinan Berusaha berdasarkan risiko dilaksanakan berdasarkan, RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB), RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT dengan NIB + Izin (Verifikasi).

Implementasi di sistem melalui Online Single Submission (OSS) yakni: untuk RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan, sedangkan untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian atau daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.

"Maka, 51% kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui OSS, termasuk di dalamnya adalah kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK)," sebut Airlangg, Minggu (21/2).

Airlangga menekankan, hal mendasar yang diatur dalam 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres), adalah ditujukan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Mafia Tanah Manfaatkan Celah Ketidakakuratan Data Pertanahan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 09 Maret 2021, 00:23 WIB
Dengan pendataan tanah yang akurat, dia mengatakan, hal tersebut bisa mencegah klaim tumpang tindih tanah oleh...
AFP/FRANCISCO RAMOS MEJIA

Imbas Pandemi, 1 dari 3 Tujuan Global Ditutup untuk Wisatawan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 09 Maret 2021, 00:00 WIB
Pada awal Februari 2021, 69 dari 217 tujuan wisata di seluruh dunia atau 32% tertutup untuk pariwisata internasional, termasuk 30 di Asia...
ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS

Gapki Sambut Baik RI Tetap Bisa Ekspor Minyak Sawit ke Swiss

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Senin 08 Maret 2021, 23:30 WIB
"Kami menyambut baik sikap masyarakat Swiss yang memahami isu-isu keberlanjutan sawit dengan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya