Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DEPUTI Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Cotta Sembiring, mengadakan evaluasi kinerja tahun 2020 terhadap seluruh jajaran unit kerja di wilayah DKI Jakarta sekaligus penerapan langkah-langkah strategis dalam merencanakan program kerja di tahun 2021.
Hal tersebut dilakukan oleh Deputi Direktur BPJSAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta saat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di tingkat Kantor Wilayah DKI Jakarta dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2021 yang sudah dan telah ditetapkan oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan.
Acara Rapim tersebut digelar di Hotel Aston Sentul Lake Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/2) dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dengan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas). Hadir diantaranya seluruh Asisten Deputi Wilayah dan para Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-wilayah DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Cotta menyampaikan hal- hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki secara bersama hasil pencapaian kinerja tahun lalu dan merencanakan strategi baru yang lebih efektif dan jitu guna meningkatkan pencapaian target iuran dan kepesertaan di tahun 2021.
Penguatan dan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja/buruh, dan para pemangku kepentingan lainya seperti kementerian kelembagaan menjadi perhatian khusus dalam hal perluasan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta.
Untuk itu, Cotta menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor cabang jajaran unit kerjanya agar lebih meningkatkan lagi kerja sama yang sudah terbentuk saat ini dan terus bersinergi kepada seluruh kementerian kelembagaan di wilayah DKI Jakarta.
"Perluasan dan percepatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh kepada tenaga kerja baik penerima upah (PU), bukan penerimah upah (BPU), jasa konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah menjadi tugas kita bersama sebagai insan BPJAMSOSTEK", tegas Cotta
Selain menggali potensi terhadap upaya peningkatan jumlah kepesertaan, Cotta juga mengingatkan kepada seluruh jajaran unit kerja diwilayahnya agar menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam mendukung dan membantu terhadap program kerja BPJAMSOSTEK Kanwil DKI Jakarta.
Dalam kegiatan Rapim tersebut, seluruh Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK di wilayah DKI Jakarta diberikan kesempatan dalam memaparkan hasil evaluasi dan rencana kerja tahun 2021 dan sesi tanya jawab bagi seluruh peserta yang hadir.
Selain pemaparan dan sesi tanya jawab, juga dilakukan penandatanganan kontrak manajemen target kepesertaan dan iuran tahun 2021 bagi seluruh Kepala Kantor Cabang se-wilayah DKI Jakarta dan pada akhir acara ditutup dengan doa dan foto bersama. (RO/OL-09)
Jadi tidak hanya mendorong investasi pertanian, tapi juga meningkatkan kinerja pemberian perijinan pertanian.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
KPAI menilai perlu evaluasi dan koordinasi harian/mingguan antara SPPG, dinas pendidikan, Kemenag kab/kota, dan satuan pendidikan.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
Menurut Ono, pemerintah pusat harus bergerak cepat tidak hanya mengevaluasi namun juga memperbaiki, sehingga target dari terselenggaranya program tersebut bisa berjalan dengan optimal.
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
Khusus bagi daerah yang masuk dalam level 2 dan 3, pemerintah mengimbau kepada sektor non-esensial untuk tetap memberlakukan Work From Home (WFH) bagi sebagian pekerjanya.
Management IFG yang telah memberikan Corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan untuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved